Sunday, March 7, 2021
Home News Pemerintah Punguti Pajak 6 OTT Asing, Termasuk Netflix

Pemerintah Punguti Pajak 6 OTT Asing, Termasuk Netflix

Must Read

Naik Andong di Yogyakarta Bayar Pakai DANA

Techbiz.id - Melalui program QRIS Gumaton yang diprakarsai oleh Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DANA menyediakan pembayaran digital...

Penggunaan Social Commerce Naik 3 Kali Lipat Selama 2020

Techbiz.id - Qiscus mengungkapkan adanya peningkatan yang signifikan, hingga tiga kali lipat, pada social commerce sepanjang tahun 2020. Lonjakan...

Terbatas, Oppo Bakal Rilis Reno5 Edisi Khusus Lewat Undangan

Techbiz.id - Oppo belum lama ini mengumumkan akan merilis perangkat edisi khusus Reno5. Sama seperti edisi khusus perangkat lainnya,...

XL Axiata Tawarkan myPRIO X Unlimited Terbaru

Techbiz.id - XL Axiata meluncurkan penawaran terbaru myPRIO X Unlimited terbaru yang memberikan banyak pilihan dengan harga mulai Rp80.000/bulan. Penawaran terbaru...

5 Smartphone Xiaomi Harga Rp1 Jutaan di 2021

Techbiz.id - Smartphone Xiaomi cukup beragam di Indonesia, mulai dari kelas entry-level dengan harga Rp1 jutaan hingga sekelas flagship...

Techbiz.id – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No 29 Tahun 2020, terhitung Juli 2020 telah menunjuk enam perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No 12 Tahun 2020 maka diatur pengenaan PPN atas transaksi elektronik BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar negeri yang ditransaksikan di dalam Indonesia atau menggunakan alat bayar Indonesia melalui PMSE.

- Advertisement -

Enam pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN gelombang pertama adalah Netflix International B.V., Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., dan Spotify AB.

Menurut Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, dengan penunjukan tersebut maka produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut akan dipungut PPN-nya setelah 1 bulan implementasi penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri ditetapkan.

Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Pengenaan pajak ini berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No 12 Tahun 2020 yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi elektronik BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar negeri yang ditransaksikan di dalam Indonesia atau menggunakan alat bayar Indonesia melalui PMSE.

“Dengan adanya implementasi PPN ini, Ditjen Pajak siap membantu penyedia jasa untuk menyesuaikan sistemnya agar pemungutan pajak bisa terlaksana dengan baik sehingga tercipta level playing field antara penyedia produk dan jasa digital dari luar negeri dan dalam negeri,” jelasnya.

Ani menjelaskan, latar belakang adanya regulasi mengenai perpajakan produk dan jasa digital adalah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri dan luar negeri sehingga terjadi optimalisasi penerimaan pajak bagi negara.

Hal ini sejalan dengan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Sekarang ini jika kita ingin langganan iflix di Indonesia sudah ada PPN nya, tetapi yang luar negeri seperti Netflix belum bayar PPN, sehingga layanan di dalam negeri sulit bersaing” tegas Ani.

Lanjut Ani, terdapat 2 kategori mengenai objek pemungutan PPN PMSE antara lain Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP Tidak Berwujud merupakan barang digital yang dapat berupa piranti lunak, multimedia, data elektronik.

Sedangkan JKP adalah layanan digital yang disalurkan atau berbasiskan piranti lunak. BKP Tidak Berwujud lebih dikenal dengan pemanfaatan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang diselenggarakan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Ikuti Tren, Instagram Garap Aplikasi Serupa Clubhouse

Techbiz.id - Belakangan ini, Clubhouse menjadi sangat populer dan tren terbaru bagi pemilik aplikasi sosial. Bahkan, setiap platform berlomba-lomba...

Artikel Terkait