Saturday, July 24, 2021
Home News Pemerintah Punguti Pajak 6 OTT Asing, Termasuk Netflix

Pemerintah Punguti Pajak 6 OTT Asing, Termasuk Netflix

Must Read

WhatsApp Uji Fitur Cadangkan Pesan di Cloud dengan Enkripsi

Techbiz.id - WhatsApp dikabarkan tengah melakukan uji coba fitur untuk mencadangkan pesan lewat cloud yang terenkripsi. Fitur itu akan tersedia...

Kementerian BUMN Rilis Aplikasi FitAja Hadapi New Normal

Techbiz.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan beberapa BUMN yang bergerak dibidang Healthcare meluncurkan platform kesehatan...

Perlu Dicoba, Ini Aplikasi Penghasil Uang Populer di 2021

Techbiz.id - Aplikasi penghasil uang belakangan ini sedang banyak dicari pengguna di internet. Kegiatan ini dilakukan pengguna untuk mendapatkan...

Alibaba Punya Teknologi Kurangi Resiko Heatstroke

Techbiz.id - Untuk mengurangi resiko terkena heatstroke atau sengatan panas selama musim panas di Tokyo, Alibaba Group mengumumkan solusi berbasis teknologi cloud baru...

Konsep Shoppertainment Jadi Tren Pemasaran Mega Sales

Techbiz.id - Konsep Shoppertainment atau belanja sambil mencari hiburan diprediksi akan merajai tren pemasaran selama periode festival belanja atau...

Techbiz.id – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No 29 Tahun 2020, terhitung Juli 2020 telah menunjuk enam perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No 12 Tahun 2020 maka diatur pengenaan PPN atas transaksi elektronik BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar negeri yang ditransaksikan di dalam Indonesia atau menggunakan alat bayar Indonesia melalui PMSE.

Enam pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN gelombang pertama adalah Netflix International B.V., Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., dan Spotify AB.

Menurut Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, dengan penunjukan tersebut maka produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut akan dipungut PPN-nya setelah 1 bulan implementasi penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri ditetapkan.

Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Pengenaan pajak ini berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No 12 Tahun 2020 yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi elektronik BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar negeri yang ditransaksikan di dalam Indonesia atau menggunakan alat bayar Indonesia melalui PMSE.

“Dengan adanya implementasi PPN ini, Ditjen Pajak siap membantu penyedia jasa untuk menyesuaikan sistemnya agar pemungutan pajak bisa terlaksana dengan baik sehingga tercipta level playing field antara penyedia produk dan jasa digital dari luar negeri dan dalam negeri,” jelasnya.

Ani menjelaskan, latar belakang adanya regulasi mengenai perpajakan produk dan jasa digital adalah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri dan luar negeri sehingga terjadi optimalisasi penerimaan pajak bagi negara.

Hal ini sejalan dengan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Sekarang ini jika kita ingin langganan iflix di Indonesia sudah ada PPN nya, tetapi yang luar negeri seperti Netflix belum bayar PPN, sehingga layanan di dalam negeri sulit bersaing” tegas Ani.

Lanjut Ani, terdapat 2 kategori mengenai objek pemungutan PPN PMSE antara lain Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP Tidak Berwujud merupakan barang digital yang dapat berupa piranti lunak, multimedia, data elektronik.

Sedangkan JKP adalah layanan digital yang disalurkan atau berbasiskan piranti lunak. BKP Tidak Berwujud lebih dikenal dengan pemanfaatan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang diselenggarakan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Artikel Terkait

Artikel Terbaru

Pengguna Vivo Sudah Bisa Nikmati 5G, Begini Caranya

Techbiz.id - Pengguna smartphone Vivo yang telah mendukung jaringan 5G, yaitu vivo V21 5G, vivo X60, dan vivo X60...