Friday, December 4, 2020
Home News Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Ditunggu Pelaku Industri

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Ditunggu Pelaku Industri

Must Read

Smartfren Beri Beasiswa Kepada Tiga Kreator Digital

Techbiz.id - Smartfren menyelenggarakan program #KreatifTanpaTapi untuk mengembangkan talenta-talenta digital di Indonesia serta memberikan ruang berkarya dan...

Grab Berdayakan Penyandang Disabilitas dengan Platform Digital

Techbiz.id - Grab memperkuat komitmennya untuk menjadi platform yang inklusif bagi semua orang dengan meluncurkan program peningkatan...

Jelang Ahhir Tahun Vivo Tawarkan Smartphone Y51

Techbiz.id - vivo Indonesia kembali menambah daftar varian smartphone terbarunya dari seri Y, yakni vivo Y51 untuk meramaikan...

Techbiz.id – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) berharap UU Cipta Kerja yang telah memberikan angin segar bagi industri telekomunikasi di Indonesia segera memiliki aturan pelaksana dari UU tersebut.

“Kami berharap aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja ini dapat segera dibuat. Sehingga nantinya pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk meningkatkan penetrasi jaringan telekomunikasi dan perekonomian nasional khususnya di bidang TIK serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dapat segera terwujud,” terang Muhammad Arif, Ketua Umum APJATEL.

- Advertisement -

Menurut Arif, aturan ini dibutuhkan mengingat banyak pelaku usaha jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia saat ini kesulitan menggelar jaringan telekomunikasi khususnya di daerah.

Baca juga: Ombudsman Sambut Positif UU Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi

Aturan tersebut menuutnya perlu disusun secara Bersama oleh Kemenkominfo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga dapat menjadi peraturan yang ramah terhadap penyelenggaraan telekomunikasi utamanya dalam memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Kepastian hukum dan kemudahan perizinan akan memberikan manfaat yang sangat baik dan menjadi solusi atas kendala-kendala yang selama ini terjadi ketika menggelar jaringan telekomunikasi di daerah.

“Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas bersama infrastruktur sehingga terdapat pilihan bagi penyelenggara telekomunikasi, dengan harapan tetap memperhatikan infrastruktur yang telah ada atau beroperasi, dan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis penyelenggara telekomunikasi serta perkembangan teknologi,” ungkap Arif.

Aturan turunan yang berupa PP dan PM tersebut diharapkan dapat saling menguatkan guna mendukung UU Cipta Kerja. Sehingga nantinya PP dan PM yang akan dikeluarkan pemerintah dapat memangkas berbagai perizinan yang selama ini ada di daerah serta mengurangi bentuk pungutan-pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi di sektor telekomunikasi.

“Ekonomi biaya tinggi akan membebani masyarakat dan menggangu pemulihan ekonomi di masa pandemik. APJATEL siap mendukung dan mencurahkan pemikirannya kepada Menkominfo untuk membantu mewujudkannya,”pinta Arif.

Seperti kita ketahui bersama saat ini beberapa Pemerintah Daerah mengeluarkan aturan yang tak mendukung program Pemerintah Pusat. Arif mencontohkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketika Pemerintahan Presiden Jokowi ingin segera mewujudkan pemerataan broadband dan memangkas segala bentuk perizinan dan pungutan, justru Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertindak sebaliknya.

Mereka membuat aturan yang mempersulit perusahaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan dan membebankan biaya yang tinggi kepada penyelenggara jaringan utilitas sehingga berpotensi memberikan beban tambahan bagi masyarakat.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Tingkatkan Investasi 5G

Padahal dalam rapat koordinasi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembebanan biaya tinggi yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mendapat perhatian serius dari Kemenko Polhukam, Kemendagri, dan Kemenkominfo, dimana Pemkot Surabaya diminta untuk tidak mengambil keputusan yang merugikan penyelengara jaringan telekomunikasi.

Jika ini sampai terjadi maka menurutnya Pemkot Surabaya tidak mematuhi berita acara yang pernah ditandatangani tahun lalu dan bertolak belakang dengan rencana Walikota Surabaya yang ingin menjadikan Surabaya sebagai smart city.

Lanjut Arif, jika aturan pelaksana yang nanti akan dituangkan dalam RPP dan RPM tersebut dapat segera keluar, dipercaya akan sangat membantu perusahaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan. Serta dapat mendukung program Walikota Surabaya yang ingin menjadikan Surabaya sebagai selah satu Smartcity terkemuka di indonesia.

Disamping itu Presiden Joko Widodo menginginkan agar penetrasi serta penyebaran jaringan broadband di Indonesia khususnya di Surabaya dapat segera terwujud. Jaringan broadband yang merata dan meluas sangat dibutuhkan guna mewujudkan SmartCity dan menyongsong Indonesia untuk masuk ke Industri 4.0.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Indosat Gelar Pelatihan Coding Buat Penyandang Disabilitas

Techbiz.id – Pandemi tidak menyurutkan semangat para developer penyandang disabilitas untuk mengikuti Indosat Ooredoo Digital Camp (IDCamp)...

WowLabs Jadi Platform Kokreasi Smartfren

Techbiz.id - Smartfren meluncurkan WOWLabs, sebuah wadah kokreasi untuk mengumpulkan generasi konten di Indonesia. Melalui wadah ini Smartfren ingin memberikan dukungannya supaya...

Jelang Ahhir Tahun Vivo Tawarkan Smartphone Y51

Techbiz.id - vivo Indonesia kembali menambah daftar varian smartphone terbarunya dari seri Y, yakni vivo Y51 untuk meramaikan pasar smartphone Tanah Air di penghujung tahun...

GREDU Siap Mendukung Sekolah Tatap Muka

Techbiz.id - Terkait rencana pembukaan sekolah tatap muka yang akan diberlakukan pada Januari 2021, penyedia platform pendidikan GREDU mendukung sepenuhnya kebijakan terbaru...

Jelang Akhir Tahun, Telkomsel Ajak Penggunanya Tukar Poin

Techbiz.id - Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Telkomsel kembali memberikan program spesial kepada seluruh pelanggan setia dengan menggelar program...
- Advertisement -

Artikel Terkait