Sabtu, September 18, 2021
Beranda News Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Ditunggu Pelaku Industri

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Ditunggu Pelaku Industri

Must Read

Tanggap Covid-19, Telkomsel Komitmen Berikan Layanan Berkualitas

Techbiz.id - Merespon situasi terkini terkait pandemi COVID-19, Telkomsel tetap berkomitmen untuk senantiasa menyediakan layanan berkualitas guna menjamin kenyamanan...

Dua Smartphone Gaming Flagship Black Shark Pre-Order Bulan Depan

Techbiz.id - Xiaomi dan Black Shark mengumumkan kehadiran varian baru smartphone gaming flagship terbaik Black Shark 2 dan Black Shark 2...

Samsung Tawarkan Peningkatan Kamera di Galaxy A20s

TechBiz - Samsung hari ini (26/9) juga memperkenalkan Galaxy A20s sebagai smartphone terbaru di jajaran keluarga seri A. Memahami...

Gojek-Tokopedia Merger Jadi GoTo, Pengamat: KPPU Harus Mengawasi

Techbiz.id - Gojek dan Tokopedia secara resmi telah mengumumkan merger mereka menjadi GoTo Group. Kolaborasi terbesar di Indonesia ini...

Huawei Siapkan Matebook D14 Intel untuk Pasar Indonesia

Techbiz.id - Pada 10 Februari 2021 mendatang, Huawei akan meluncurkan jajaran laptop terbarunya, yakni Huawei MateBook D14 versi Intel...

Layani Daerah 3T, Indihome Hadir di Pulau Rote

TechBiz - Telkom berkomitmen untuk selalu ada dan berkontribusi menghadirkan konektivitas di seluruh nusantara, hingga pelosok wilayah Terpencil,...

Techbiz.id – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) berharap UU Cipta Kerja yang telah memberikan angin segar bagi industri telekomunikasi di Indonesia segera memiliki aturan pelaksana dari UU tersebut.

“Kami berharap aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja ini dapat segera dibuat. Sehingga nantinya pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk meningkatkan penetrasi jaringan telekomunikasi dan perekonomian nasional khususnya di bidang TIK serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dapat segera terwujud,” terang Muhammad Arif, Ketua Umum APJATEL.

Menurut Arif, aturan ini dibutuhkan mengingat banyak pelaku usaha jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia saat ini kesulitan menggelar jaringan telekomunikasi khususnya di daerah.

Baca juga: Ombudsman Sambut Positif UU Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi

Aturan tersebut menuutnya perlu disusun secara Bersama oleh Kemenkominfo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga dapat menjadi peraturan yang ramah terhadap penyelenggaraan telekomunikasi utamanya dalam memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Kepastian hukum dan kemudahan perizinan akan memberikan manfaat yang sangat baik dan menjadi solusi atas kendala-kendala yang selama ini terjadi ketika menggelar jaringan telekomunikasi di daerah.

“Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas bersama infrastruktur sehingga terdapat pilihan bagi penyelenggara telekomunikasi, dengan harapan tetap memperhatikan infrastruktur yang telah ada atau beroperasi, dan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis penyelenggara telekomunikasi serta perkembangan teknologi,” ungkap Arif.

Aturan turunan yang berupa PP dan PM tersebut diharapkan dapat saling menguatkan guna mendukung UU Cipta Kerja. Sehingga nantinya PP dan PM yang akan dikeluarkan pemerintah dapat memangkas berbagai perizinan yang selama ini ada di daerah serta mengurangi bentuk pungutan-pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi di sektor telekomunikasi.

“Ekonomi biaya tinggi akan membebani masyarakat dan menggangu pemulihan ekonomi di masa pandemik. APJATEL siap mendukung dan mencurahkan pemikirannya kepada Menkominfo untuk membantu mewujudkannya,”pinta Arif.

Seperti kita ketahui bersama saat ini beberapa Pemerintah Daerah mengeluarkan aturan yang tak mendukung program Pemerintah Pusat. Arif mencontohkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketika Pemerintahan Presiden Jokowi ingin segera mewujudkan pemerataan broadband dan memangkas segala bentuk perizinan dan pungutan, justru Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertindak sebaliknya.

Mereka membuat aturan yang mempersulit perusahaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan dan membebankan biaya yang tinggi kepada penyelenggara jaringan utilitas sehingga berpotensi memberikan beban tambahan bagi masyarakat.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Tingkatkan Investasi 5G

Padahal dalam rapat koordinasi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembebanan biaya tinggi yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mendapat perhatian serius dari Kemenko Polhukam, Kemendagri, dan Kemenkominfo, dimana Pemkot Surabaya diminta untuk tidak mengambil keputusan yang merugikan penyelengara jaringan telekomunikasi.

Jika ini sampai terjadi maka menurutnya Pemkot Surabaya tidak mematuhi berita acara yang pernah ditandatangani tahun lalu dan bertolak belakang dengan rencana Walikota Surabaya yang ingin menjadikan Surabaya sebagai smart city.

Lanjut Arif, jika aturan pelaksana yang nanti akan dituangkan dalam RPP dan RPM tersebut dapat segera keluar, dipercaya akan sangat membantu perusahaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan. Serta dapat mendukung program Walikota Surabaya yang ingin menjadikan Surabaya sebagai selah satu Smartcity terkemuka di indonesia.

Disamping itu Presiden Joko Widodo menginginkan agar penetrasi serta penyebaran jaringan broadband di Indonesia khususnya di Surabaya dapat segera terwujud. Jaringan broadband yang merata dan meluas sangat dibutuhkan guna mewujudkan SmartCity dan menyongsong Indonesia untuk masuk ke Industri 4.0.

Terkait

Artikel Terkait

Terbaru

OPPO dan Tim Renang Indonesia Kampanyekan Hidup Sehat

Techbiz.id - Menggandeng tim renang Indonesia, OPPO Find X3 Pro 5G kembali menggelar kampanye OPPO Find Health untuk mendorong...