Thursday, December 3, 2020
Home News OTT Global Harus Diatur untuk Menjaga Kedaulatan Negara

OTT Global Harus Diatur untuk Menjaga Kedaulatan Negara

Must Read

NEC dan Pemerintah Inggris Uji Coba 5G Open RAN

Techbiz.id - Pemerintah Inggris dan NEC Corporation meluncurkan proyek NEC "NeutrORAN", yang akan menampilkan inovasi terbaru di...

Rangkaian Laptop Macbook Kini Tersedia di Jaringan Erajaya

Techbiz.id - Rangkaian laptop popular dari Apple, seri MacBook kini telah tersedia di seluruh jaringan ritel Urban...

Jangan Tergiur Aksesoris Gadget Murah

Techbiz.id - Pandemi covid-19 dengan anjuran jaga jarak telah memaksa masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan teknologi untuk...

Techbiz.id – Untuk menjaga kedaulatan digital negara, keberadaan layanan over the top (OTT) milik pemain global dinilai harus diatur penyelenggaraannya.

Seperti diketahui, saat ini sepak terjang layanan over the top (OTT) Global tengah menjadi sorotan dari otoritas persaingan usaha di berbagai negara. Mereka terindikasi melakukan praktik monopoli karena memegang kendali penuh atas platform serta infrastruktur digital.

- Advertisement -

Para penyelenggara OTT teresebut disinyalir telah menyalahgunakan kekuatan dominan yang dimilikinya untuk melemahkan dan manghancurkan kompetitor, menekan supplier, menyalahgunakan data pengguna, menghindari pajak, serta menguasai value chain bisnis digital secara end-to-end.

Bahkan yang paling mengerikan lagi OTT Global dianggap bisa menumbangkan kekuasaan dan merubah arah jalannya demokrasi di berbagai negara.

Baca juga: Pemerintah Punguti Pajak 6 OTT Asing, Termasuk Netflix

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo mengakui saat ini kegiatan usaha yang dilakukan OTT Global sudah mengarah kepada praktik atau prilaku monopoli dan oligopoli.

Saat ini KPPU menurutnya sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha OTT Global yang ada di Indonesia. Dengan akan ditetapkannya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Kodrat memastikan KPPU akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan penindakkan hukum terhadap OTT Global yang berusaha di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo menganggap Data is The New Oil. UU PDP menjadikan data sebagai komoditas yang sangat berharga dan perlu dilindungi, maka KPPU memiliki dasar yang kuat untuk bisa melakukan pengawasan dan penindakkan,” kata Kodrat.

Jaringan telekomunikasi

Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Nonot Harsono mengatakan saat ini di beberapa negara, OTT Global sudah membangun jaringan telekomunikasi sendiri. Termasuk membangun kabel laut sendiri.

Dijelaskannya, dahulu kabel laut dimiliki konsorsium perusahaan telekomunikasi. Namun kini OTT membangun sendiri. Tujuan mereka menurutnya adalah ingin menguasai bisnis big data di berbagai negara. Agar tak mendapat hambatan dari operator telekomunikasi sehingga mereka membuat jaringan sendiri.

“Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Facebook misalnya, sudah masuk melalui BAKTI, Alita dan D-Net. Kalau ini dibiarkan operator telekomunikasi yang ada tinggal menunggu waktu saja untuk mati,” terang Nonot.

Lebih lanjut dijelaskannya, OTT global yang selama ini telah masuk ke beberapa pihak untuk melakukan penggelaran infrastruktur dan jaringan di Indonesia masih belum jelas status badan hukumnya.

“Tanpa adanya kejelasan status badan hukum tersebut maka OTT global bisa menghindari berbagai kewajiban termasuk kontribusi pajak terhadap negara. Oleh karena itu OTT global harus diatur,” jelas Nonot.

Pengaturan yang lebih jelas tentang keberadaan OTT Global di Indonesia memang sangat diperlukan. Hubungan antara OTT Global dan operator telekomunikasi menurutnya perlu dipertegas melalui kewajiban kerja sama. Dengan adanya kewajiban kerja sama maka akan ada kejelasan status badan hukum OTT Global sehingga OTT Global juga dapat menjalankan kewajibannya di Indonesia termasuk perpajakan.

Nonot Khawatir jika OTT tidak segera diatur, dalam jangka panjang akan banyak mudaratnya. Jika operator telekomunikasi tak dapat bersaing dengan OTT Global dan ‘gulung tikar’, maka akan mengancam kedaulatan digital Indonesia. Jangan sampai transformasi digital di Indonesia sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh pemain asing.

“Kedaulatan itu adalah memegang kendali sepenuhnya. Kalau big data ada di mereka bagaimana kita ngomong kedaulatan? Agar OTT global ini memberikan mafaat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, pemerintah harus segera mengaturnya. Dibuat regulasi yang jelas. OTT global harus bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha yang ada di Indonesia melalui jalur dan cara yang tepat,” pungkas Nonot.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Jelang Akhir Tahun, Telkomsel Ajak Penggunanya Tukar Poin

Techbiz.id - Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Telkomsel kembali memberikan program spesial kepada seluruh...

Evercoss Tera Hadir dengan Layar Lebar untuk Belajar Online

Techbiz.id - Evercoss kembali meluncurkan smartphone terbarunya, EVERCOSS TERA yang memiliki layar super lebar untuk menunang pembelajaan online. Sistem...

Oppo Siapkan Reno5 untuk Pasar Indonesia

Techbiz.id - Sukses dengan perangkat Reno4 Oppo kini tengah menyiapkan suksesor dari perangkat yang telah menyumbang pangsa pasar terbesar bagi Oppo tersebut.

Kofax Tawarkan Automasi Cerdas Penanganan Utang Dagang

Techbiz.id - Pemasok perangkat lunak Automasi Cerdas, Kofax mengumumkan inovasi berkelanjutan di seluruh portofolio solusi tagihan dan utang dagang miliknya, yang sekaligus meningkatkan...

BCA Kembali Gelar SYNRGY Academy

Techbiz.id - Setelah sukses dengan Batch 1 yang melahirkan 36 talenta digital, kini BCA menghadirkan SYNRGY Academy Batch 2 yang akan di...
- Advertisement -

Artikel Terkait