Thursday, June 17, 2021
Home News OTT Global Harus Diatur untuk Menjaga Kedaulatan Negara

OTT Global Harus Diatur untuk Menjaga Kedaulatan Negara

Must Read

Infinix NOTE 10 Series Diluncurkan, Simak Harga dan Spesifikasinya

Techbiz.id - Smartphone di lini NOTE 10 Series resmi dihadirkan Infinix untuk para penggunanya di Indonesia. Seri NOTE 10...

Ponsel Pertama Leica, ‘Leitz Phone 1’ Resmi Dirilis

Techbiz.id - Brand asal Jerman, Leica, telah lama berkolaborasi dengan Huawei sebagai partner dalam perangkat besutan Huawei. Namun kini,...

Review Honor Band 6: Smartband Sekelas Smartwatch

Techbiz.id - Honor kembali menghadirkan smartband terbarunya, HONOR Band 6, dengan layar besar dan cerah layaknya smartwatch, namun...

BukuWarung Dapat Pendanaan Rp870 miliar

Techbiz.id - BukuWarung meraih pendanaan Series A senilai USD60 juta atau setara Rp870 miliar. Seri pendanaan ini dipimpin oleh...

Bakal ‘Hapus’ Password, Apple Janjikan Keamanan Tingkat Tinggi

Techbiz.id - Peran password sangatlah penting. Tak heran jika para hacker yang mencoba meretas demi menemukan akses kata sandi...

Techbiz.id – Untuk menjaga kedaulatan digital negara, keberadaan layanan over the top (OTT) milik pemain global dinilai harus diatur penyelenggaraannya.

Seperti diketahui, saat ini sepak terjang layanan over the top (OTT) Global tengah menjadi sorotan dari otoritas persaingan usaha di berbagai negara. Mereka terindikasi melakukan praktik monopoli karena memegang kendali penuh atas platform serta infrastruktur digital.

- Advertisement -

Para penyelenggara OTT teresebut disinyalir telah menyalahgunakan kekuatan dominan yang dimilikinya untuk melemahkan dan manghancurkan kompetitor, menekan supplier, menyalahgunakan data pengguna, menghindari pajak, serta menguasai value chain bisnis digital secara end-to-end.

Bahkan yang paling mengerikan lagi OTT Global dianggap bisa menumbangkan kekuasaan dan merubah arah jalannya demokrasi di berbagai negara.

Baca juga: Pemerintah Punguti Pajak 6 OTT Asing, Termasuk Netflix

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo mengakui saat ini kegiatan usaha yang dilakukan OTT Global sudah mengarah kepada praktik atau prilaku monopoli dan oligopoli.

Saat ini KPPU menurutnya sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha OTT Global yang ada di Indonesia. Dengan akan ditetapkannya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Kodrat memastikan KPPU akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan penindakkan hukum terhadap OTT Global yang berusaha di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo menganggap Data is The New Oil. UU PDP menjadikan data sebagai komoditas yang sangat berharga dan perlu dilindungi, maka KPPU memiliki dasar yang kuat untuk bisa melakukan pengawasan dan penindakkan,” kata Kodrat.

Jaringan telekomunikasi

Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Nonot Harsono mengatakan saat ini di beberapa negara, OTT Global sudah membangun jaringan telekomunikasi sendiri. Termasuk membangun kabel laut sendiri.

Dijelaskannya, dahulu kabel laut dimiliki konsorsium perusahaan telekomunikasi. Namun kini OTT membangun sendiri. Tujuan mereka menurutnya adalah ingin menguasai bisnis big data di berbagai negara. Agar tak mendapat hambatan dari operator telekomunikasi sehingga mereka membuat jaringan sendiri.

“Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Facebook misalnya, sudah masuk melalui BAKTI, Alita dan D-Net. Kalau ini dibiarkan operator telekomunikasi yang ada tinggal menunggu waktu saja untuk mati,” terang Nonot.

Lebih lanjut dijelaskannya, OTT global yang selama ini telah masuk ke beberapa pihak untuk melakukan penggelaran infrastruktur dan jaringan di Indonesia masih belum jelas status badan hukumnya.

“Tanpa adanya kejelasan status badan hukum tersebut maka OTT global bisa menghindari berbagai kewajiban termasuk kontribusi pajak terhadap negara. Oleh karena itu OTT global harus diatur,” jelas Nonot.

Pengaturan yang lebih jelas tentang keberadaan OTT Global di Indonesia memang sangat diperlukan. Hubungan antara OTT Global dan operator telekomunikasi menurutnya perlu dipertegas melalui kewajiban kerja sama. Dengan adanya kewajiban kerja sama maka akan ada kejelasan status badan hukum OTT Global sehingga OTT Global juga dapat menjalankan kewajibannya di Indonesia termasuk perpajakan.

Nonot Khawatir jika OTT tidak segera diatur, dalam jangka panjang akan banyak mudaratnya. Jika operator telekomunikasi tak dapat bersaing dengan OTT Global dan ‘gulung tikar’, maka akan mengancam kedaulatan digital Indonesia. Jangan sampai transformasi digital di Indonesia sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh pemain asing.

“Kedaulatan itu adalah memegang kendali sepenuhnya. Kalau big data ada di mereka bagaimana kita ngomong kedaulatan? Agar OTT global ini memberikan mafaat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, pemerintah harus segera mengaturnya. Dibuat regulasi yang jelas. OTT global harus bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha yang ada di Indonesia melalui jalur dan cara yang tepat,” pungkas Nonot.

- Advertisement -

Artikel Terbaru

Ponsel Pertama Leica, ‘Leitz Phone 1’ Resmi Dirilis

Techbiz.id - Brand asal Jerman, Leica, telah lama berkolaborasi dengan Huawei sebagai partner dalam perangkat besutan Huawei. Namun kini,...

Artikel Terkait