Senin, Juli 4, 2022
BerandaTelcoMakelar Perizinan Jangan Diberi Ruang dalam RPP Postelsiar

Makelar Perizinan Jangan Diberi Ruang dalam RPP Postelsiar

Must Read

Techbiz.id – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sektor Postel dan Penyiaran (Postelsiar) diharapkan tidak memberi ruang bagi “Makelar” perizinan.

Hal ini dimaksudkan agar aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sektor Postelsiar in dapat membuat pemanfaatan lisensi dan frekuensi agar Sumber Daya Alam (SDA) terbatas bisa dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi digital.

“RPP Postelsiar harus mampu menghentikan pola-pola “makelar” perizinan  dengan memasukkan aturan tentang kewajiban pembangunan bagi pemilik lisensi agar tidak ada komitmen yang tidak sama antar operator telekomunikasi,” tegas Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. 

Menurutnya, untuk kewajiban pembangunan, ini penting diatur agar perizinan yang ‘diamanahkan’ pada operator telekomunikasi optimal dan tidak ada istilah “makelar izin” dimana setelah dapat izin kemudian dijual kembali, terutama yang mendapat alokasi frekuensi. 

Baca juga: Komitmen Pembangunan Dibutuhkan untuk Transformasi Digital

“Kita pernah punya pengalaman buruk soal hal ini di masa lalu. Padahal isu itu sudah menjadi amanah dari Tujuan UU Telekomunikasi bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi di seluruh penjuru tanah air dan kegiatan pemerintahan,” tegasnya.

Disarankannya, dalam RPP Postelsiar nantinya secara detail mengatur isu kewajiban pembangunan jaringan bagi pemilik lisensi dimana Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.

Selanjutnya, Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pembangunan dan/atau layanan secara periodik. Menteri mengumumkan dan mempublikasikan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pembangunan dan/atau layanan setiap penyelenggara telekomunikasi. 

“Nantinya dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, terdapat wilayah pelayanan non-universal yang belum dibangun dan/atau dilayani oleh satu penyelenggara telekomunikasi, Menteri mendistribusikan kewajiban pembangunan dan/atau layanan secara transparan dan merata kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi,” tutupnya.

Terkait

Artikel Terkait

Aplikasi Edit Video Terbaik 2022 untuk Android

Techbiz.id - Aplikasi edit video terbaik 2022 di Android saat ini banyak dicari pengguna. Berbagai aplikasi edit video bertebaran...