Wednesday, January 27, 2021
Home Telco Makelar Perizinan Jangan Diberi Ruang dalam RPP Postelsiar

Makelar Perizinan Jangan Diberi Ruang dalam RPP Postelsiar

Must Read

Terpaut Rp900 Ribu, Ini Perbedaan Realme Watch S dan Watch S Pro

Techbiz.id - Realme kembali menghadirkan perangkat AIoT di Indonesia. Kali ini, giliran penerus dari Realme Watch S yang dikenal...

Dijual Perdana, Pemesanan Oppo Reno5 Naik 23%

Techbi.id - Oppo memulai penjualan perdana perangkat Reno5 di Indonesia setelah melalui masa pemesanan yang berlangsung secara daring pada...

Flagship realme jadi yang Pertama Gunakan Dimensity 1200

Techbiz.id - Produk dual flagship realme yang akan dihadirkan di tahun 2021 ini bakal menjadi smartphone pertama menggunaan chipset...

Samsung The Terrace: Smart TV Outdoor Pertama Di dunia

Techbiz.id - Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan terobosan terbaru pada jajaran Samsung Lifestyle TV, The Terrace – Smart TV...

Bisnis Smartphone Jadi Strategi Bertahan Hidup Sharp

Techbiz.id - Sharp Indonesia semakin serius untuk memasuki pasar smartphone Indonesia dan menjadi strategi bertahan hidup perusahaan. Seperti diketahui, saat...

Techbiz.id – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sektor Postel dan Penyiaran (Postelsiar) diharapkan tidak memberi ruang bagi “Makelar” perizinan.

Hal ini dimaksudkan agar aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sektor Postelsiar in dapat membuat pemanfaatan lisensi dan frekuensi agar Sumber Daya Alam (SDA) terbatas bisa dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi digital.

- Advertisement -

“RPP Postelsiar harus mampu menghentikan pola-pola “makelar” perizinan  dengan memasukkan aturan tentang kewajiban pembangunan bagi pemilik lisensi agar tidak ada komitmen yang tidak sama antar operator telekomunikasi,” tegas Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. 

Menurutnya, untuk kewajiban pembangunan, ini penting diatur agar perizinan yang ‘diamanahkan’ pada operator telekomunikasi optimal dan tidak ada istilah “makelar izin” dimana setelah dapat izin kemudian dijual kembali, terutama yang mendapat alokasi frekuensi. 

Baca juga: Komitmen Pembangunan Dibutuhkan untuk Transformasi Digital

“Kita pernah punya pengalaman buruk soal hal ini di masa lalu. Padahal isu itu sudah menjadi amanah dari Tujuan UU Telekomunikasi bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi di seluruh penjuru tanah air dan kegiatan pemerintahan,” tegasnya.

Disarankannya, dalam RPP Postelsiar nantinya secara detail mengatur isu kewajiban pembangunan jaringan bagi pemilik lisensi dimana Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.

Selanjutnya, Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pembangunan dan/atau layanan secara periodik. Menteri mengumumkan dan mempublikasikan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pembangunan dan/atau layanan setiap penyelenggara telekomunikasi. 

“Nantinya dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, terdapat wilayah pelayanan non-universal yang belum dibangun dan/atau dilayani oleh satu penyelenggara telekomunikasi, Menteri mendistribusikan kewajiban pembangunan dan/atau layanan secara transparan dan merata kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi,” tutupnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Daftar Harga Paket Internet by.U Januari 2021

Techbiz.id - Setiap operator biasanya menawarkan promo kepada pelanggan setianya, begitu juga dengan provider digital by.U. Hal ini dapat...

Artikel Terkait