Thursday, April 22, 2021
Home News Tergesa-gesa, RPM Telekomunikasi Rawan Judicial Review

Tergesa-gesa, RPM Telekomunikasi Rawan Judicial Review

Must Read

Tri Beri Akses Film Sampai Jadi Debu untuk Rayakan Ramadan

Techbiz.id - Masih dalam rangkaian program #TriBerkahBerlipat, pelanggan Tri dapat menyaksikan film “Sampai Jadi Debu” secara eksklusif melalui aplikasi...

Wujud Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kembali Terungkap

Techbiz.id - Wujud Samsung Galaxy Tab A7 Lite semakin jelas. Bocoran kali ini mengungkapkan penampilan keseluruhan dari tablet Samsung...

Telkomsel Tawarkan Solusi Keamanan Perangkat Mobile

Techbiz.id - Telkomsel merilis kemitraan dengan perusahaan keamanan siber, Lookout, Inc yang menawarkan proteksi dan mendukung transformasi digital perusahaan di Indonesia...

Lewat Google Asisstant Kini Bisa Pesan dan Bayar Makanan

Techbiz.id - Google Asisstant kini menghadirkan fitur baru yang mempermudah pengguna untuk memesan makanan dan memproses pembayaran di restoran. Melalui...

Polytron Sempurnakan Fitur Alat Masak Tiara Pot

Techbiz.id - Polytron menghadirkan generasi terbaru dari Tiarapot, dengan nama Tiarapot Pro PRC 501. Dengan penyempurnaan pada fiturnya, Tiarapot...

Techbiz.id – Singkatnya waktu konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kominfo dianggap tergesa-gesa dan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan judicial review.

Menurut Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala, pembuatan regulasi yang tergesa-gesa berpotensi merugikan banyak pihak dan juga uang dan waktu yang terbuang.

- Advertisement -

Menurutnya, secara teknis hukum untuk membahas pasal per pasal suatu regulasi dibutuhkan waktu yang cukup untuk melibatkan peran publik terhadap sebuah aturan yang dibuat.

“Karena stakeholder dari RPM Penyelenggaraan Telekomunikasi ini beragam, maka untuk mengakomodasi kepentingan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak hanya 3 hari. Sebab jika konsultasi publik singkat, itu hanya basa-basi saja. lain kali kalau perlu Ditjen PPI melakukan konsultasi publik 1 jam saja,” ungkapnya.

Menurut Kamilov, regulasi yang bagus itu harus mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat, pelaku usaha hingga Kementerian Lembaga lain. Sehingga jangan sampai regulasi ini hanya mengakomodasi kepentingan tertentu saja.

Contoh melibatkan Kementerian Lembaga lain adalah ketika operator telekomunikasi hendak menggelar jaringan fiber optik di daerah. Seharusnya aturan yang dibuat Ditjen PPI tersebut harus sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Disampaikan Kamilov, jangan sampai aturan yang dibuat Kominfo tidak bisa diaplikasikan sehingga mempersulit operator telekomunikasi yang hendak menggelar jaringan fiber optik di daerah. Sehingga waktu konsultasi publik yang sangat singkat ini belum tentu mengakomodasi kepentingan Pemerintah Daerah.

Selain itu RPM Penyelenggaraan Telekomunikasi ini juga tidak mengakomodasi persaingan. Memang di RPM tersebut tertulis harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat. Namun disayangkan RPM tersebut tidak mencantumkan secara eksplisit UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika niat RPM tersebut menjamin persaingan usaha yang sehat, sudah sewajarnya KPPU dilibatkan sebagai wasit persaingan usaha di industri telekomunikasi. Bukan lembaga lain.

Selain regulasi ini rawan tak bisa dieksekusi, menurut Kamilov aturan yang dibuat dengan tergesah-gesah juga membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan judicial review. Sehingga pembuatan regulasi yang tergesa-gesa berpotensi merugikan banyak pihak. Seperti uang dan waktu yang terbuang.

Agar industri telekomunikasi nasional ini terus tumbuh baik, Kamilov meminta agar dalam membuat regulasi Ditjen PPI dapat mengakomodasi seluruh stakeholder. Jika industri maju maka masyarakat dan Negara akan diuntungkan.

“Saat ini masyarakat banyak yang dirugikan akibat dalam membuat regulasi Pemerintah tak menyerap aspirasi publik. Banyak kebijakan publik yang dikeluarkan Kominfo hanya mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya kebijakan terhadap konten OTT asing. Banyak konten OTT asing yang jauh dari budaya Indonesia tetap dapat beroperasi. Masyarakat di rugikan akibat konten tersebut namun Kominfo diam saja,”terang Kamilov.

Karena banyaknya kelemahan dalam penyusunannya dan untuk mengurangi potensi masyarakat dirugikan, Kamilov mengharapkan Menkominfo dan Dirjen PPI dapat bijaksana dalam membuat regulasi. Caranya dengan menegakkan SOP yang benar dalam membuat regulasi di sektor TIK. Seperti mengakomodasi kepentingan pubik yang luas dengan cara memberikan waktu yang lebih di konsultasi puiblik.

“Dalam membuat regulasi itu harus didasari dengan kejujuran dan moral yang benar. Jangan sampai regulasi yang dibuat justru menimbulkan moral hazard. Kejahatan yang terjadi disebabkan tidak ditegakkannya pembuatan regulasi yang benar. Regulasi dibuat agar masyarakat tertib. Jika dalam membuat regulasi saja pemerintah tak tertib maka yang terjadi adalah kerugia bangsa dan negara ini,” tutup Kamilov.

- Advertisement -

Artikel Terbaru

Fintech Berpotensi Salurkan Pendanaan Produktif UMKM

Techbiz.id - Indonesia Fintech Society (IFSoc), Mirza Adityaswara, mengapresiasi pemerintah dan regulator yang terus mendorong peningkatan penyaluran kredit pendanaan...

Artikel Terkait