Sabtu, September 18, 2021
Beranda News Pembahasan RUU PDP Dilakukan Secara Terbuka

Pembahasan RUU PDP Dilakukan Secara Terbuka

Must Read

Siap Meluncur, Ini Prediksi Harga Redmi 9 dan 9A

Techbiz.id -Tepat hari ini, Xiaomi mengonfirmasi jajaran Redmi 9 yang siap meluncur di Indonesia. Sebelumnya, Redmi 9 dan Redmi...

Pengguna MacOs Indonesia Paling Banyak Terkena Malware Shlayer

Techbiz.id - Meski secara umum menjadi software yang aman, ternyata masih banyak pelaku kejahatan siber yang melakukan serangan terhadap...

Kewajiban Kerjasama Juga Menguntungkan OTT

Techbiz.id - RPP Postelsiar yang dibuat Pemerintah di bawah Koordinasi Menko Perekonomian dan Menkominfo, sudah sangat baik dan mengakomodasi...

Beli Emas dan Perhiasan Kini Makin Mudah dengan Lakuemas

TechBiz - Kemajuan teknologi digital saat ini memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi. Diantaranya yang saat ini...

Dituduh Hapus Konten Pro-Palestina, Instagram Rela Ubah Algoritma

Techbiz.id - Jejaring sosial media populer Instagram kini mengaku telah mengubah algoritma platform-nya. Langkah ini diambil usai Instagram mendapat...

Rekomendasi HP realme Baterai Jumbo 6000mAh di 2021

Techbiz.id - Tak hanya merilis handphone (hp) dengan baterai 5000mAh, realme juga menghadirkan kapasitas jumbo senilai 6000mAh. Menariknya, hp realme...

Techbiz.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat pembahasan Rancangan Undang-undang Perlundungan Data Pribadi (RUU PDP) dibahas secara terbuka yang bertujuan untuk menghasilkan hal-hal positif bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun demikian disepakati juga ada beberapa hal yang sifatnya tertutup.

“Tadi kami sepakati bahwa UU ini harus dibahas terbuka, jangan kemudian menimbulkan persepsi publik yang kemudian negatif, jangan sampai timbul draft atau daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi I,” tutur Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Lebih lanjut disampaikannya, pemerintah bersama-sama dengan komisi I harus bisa mensosialisasikan terkait dengan draft dan DIM yang nanti akan dibahas, sehingga nanti tidak timbul draft dan DIM abal-abal yang kemudian sebenarnya tidak dibahas di DPR.

“Ini harus terbuka, namun karena memang sifatnya data perlindungan pribadi tentu saja banyak juga hal yang tidak bisa didiskusikan kepada publik,” tambahnya

Sementara itu, Menkominfo Johnny menambahkan dalam RUU PDP terdapat 15 BAB dan 72 pasal yang sangat spesifik, tetapi kontennya sendiri menyangkut dengan hak-hak yang sifatnya sangat rasional dan private,

“Karenanya harus dibicarakan secara menyeluruh, secara luas dan mengajak partisipasi publik yang luas dalam suatu proses politik di DPR ini yang akuntebel dan pruden,” kata Menteri Johnny

Pemerintah berharap, UU PDP yang nantinya dihasilkan harus betul-betul dibutuhkan oleh negara saat ini. Oleh karenya, Menteri Johnny menyampaikan dua hal penting yang menjadi fokus pemerintah yakni, tentang data umum pribadi dan data spesifik pribadi. Dua hal tersebut juga secara spesifik memiliki tiga faktor penting di dalamnya.

“Ada tiga faktor yang menjadi perhatian utama kita, yang pertama adalah kedaulatan data sekaligus terkait dengan security dan keamanan negara, yang kedua perlindungan terhadap pemilik data dalam rangka menyampaikan, mengupdate, menyempurnakan dan menghapus datanya untuk dihapus, yang ketiga terkait dengan data user atau pengguna datanya sendiri bagaimana data yang diterimanya itu akurat, tervalidasi dan updated,” jelas Menteri Johnny

Menteri Johnny kembali menegaskan terkait begitu pentingnya UU PDP bagi masyarakat Indonesia saat ini.

“Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya terbesar ke-4 di dunia, maka perlindungan data pribadi ini perlindungan terhadap lebih dari 270 juta rakyat kita. Kita harapkan partisipasi publik yang kuat,” pungkasnya.

Terkait

Artikel Terkait

Terbaru

OPPO dan Tim Renang Indonesia Kampanyekan Hidup Sehat

Techbiz.id - Menggandeng tim renang Indonesia, OPPO Find X3 Pro 5G kembali menggelar kampanye OPPO Find Health untuk mendorong...