Saturday, February 27, 2021
Home News RUU PDP Mulai Dibahas DPR

RUU PDP Mulai Dibahas DPR

Must Read

TikTok Rilis Lagu Orisinal Pertamanya

Techbiz.id - TikTok meluncurkan lagu orisinal pertama ke publik. Lagu berjudul "Terpikat Senyummu" dinyanyikan oleh Brigita Meliala (@idgitaf), yang baru...

Bermasalah dengan Produk Samsung? Ini Solusinya

Techbiz.id - Untuk memberikan kenyamanan bagi konsumennya, Samsung pun lantas berinovasi memastikan bahwa pengguna setia Samsung tetap dapat menggunakan...

Clubhouse Janji Perbaiki Keamanan Usai Adanya Kebocoran Audio

Techbiz.id - Salah satu pengguna Clubhouse dilaporkan berhasil menyedot audio dari aplikasi obrolan khusus undangan itu, dan membuatnya dapat...

Bocoran Ungkap Spesifikasi dari Realme Narzo 30A

Techbiz.id - Realme Narzo 30A akan segera hadir di Indonesia. Kali ini spesifikasi dari ponsel pintar itu berhasil terungkap. Jelang...

Di Likee, Perempuan Ini Bisa Raup Puluhan Juta Rupiah

Techbiz.id - Seorang perempuan bernama Uchi mengaku mendapat gaji puluhan juta dan kehidupannya berubah drastis setelah ia menjadi content...

Techbiz.id – Pemerintah dan DPR RI secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), pembahasan diawali melalui Rapat Kerja bersama Komisi I dengan agenda penyampaian penjelasan pemerintah tentang RUU PDP.

Pemerintah diwakili tiga Kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Penyerahan berkas pendapat Pemerintah tentang Rancangan RUU PDP ini, diserahkan langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate kepada Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra selaku pimpinan rapat.

- Advertisement -

Dari unsur Pemerintah, selain Menteri Johnny bersama jajaran pejabat Kementerian Kominfo, turut hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana.

“Kami melakukan pertemuan atau rapat kerja pertama dengan DPR RI, berupa penjelasan pemerintah terhadap RUU ini, dan penjelasan tadi sudah diserahkan secara resmi kepada DPR,” kata Menteri Johnny usai Raker bersama Komisi I di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2)

Menteri Johnny menjelaskan bahwa Raker tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang pertama kepada DPR, terkait RUU Perlindungan Data Pribadi. Melalui Surpres tersebut, pemerintah berharap segera disusun jadwal pembahasannya.

“Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya,” tutur Menteri Johnny

Menteri Johnny juga berharap, DPR RI juga mempunyai waktu yang cukup agar secara simultan dapat membahas RUU sehingga dapat menjadi undang-undang pertama yang disahkan di masa sidang tahun 2020.

RUU PDP sendiri, lanjut Menteri Johnny, menekankan tiga point’ penting dalam perlindungan data, yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi.

“Di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang terkait dengan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor dan 31 UU, hak-hak pemilik datanya diatur dalam UU ini,” jelasnya

Setelah RUU PDP nantinya disahkan, pemerintah yakin, penyimpangan penyalahgunaan dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi, pemilik data pribadi juga mempunyai perlindungan yang memadai secara hukum.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

TikTok Rilis Lagu Orisinal Pertamanya

Techbiz.id - TikTok meluncurkan lagu orisinal pertama ke publik. Lagu berjudul "Terpikat Senyummu" dinyanyikan oleh Brigita Meliala (@idgitaf), yang baru...

Artikel Terkait