Saturday, July 24, 2021
Home News ICSF: Pemerintah Tidak Perlu Bangun Pusat Data Nasional

ICSF: Pemerintah Tidak Perlu Bangun Pusat Data Nasional

Must Read

WhatsApp Uji Fitur Cadangkan Pesan di Cloud dengan Enkripsi

Techbiz.id - WhatsApp dikabarkan tengah melakukan uji coba fitur untuk mencadangkan pesan lewat cloud yang terenkripsi. Fitur itu akan tersedia...

Rilis Besok, Ini Spesifikasi realme C21Y di Indonesia

Techbiz.id - Realme memastikan perangkat realme C21Y akan hadir pada 19 Juli mendatang. Lantas, Bagaimana dengan spesifikasi realme C21Y? Spesifikasi...

Bank BCA Digital Gandeng Blibli Kenalkan Aplikasi Blu

Techbiz.id - Bank BCA Digital mewujudkan keseriusannya dalam mengembangkan ekosistem digital di Indonesia dengan meluncurkan aplikasi perbankan digital blu sekaligus menggandeng...

Twitter Hadirkan Caption Otomatis di Voice Tweet

Techbiz.id - Twitter kini menghadirkan fitur caption atau teks otomatis untuk voice tweet atau cuitan berupa audio. "Kami meluncurkan teks...

Redmi Note 10 5G Resmi Meluncur di Indonesia, Ini Harganya

Techbiz.id - Sesuai dengan jadwal, Redmi Note 10 5G dirilis Xiaomi secara daring, Kamis (22/7). Ponsel 5G Xiaomi ini...

Techbiz.id – Dalam pengadaan Pusat Data Nasional (PDN) untuk kebutuhan mempercepat transformasi digital dan ketahanan digital, Pemerintah dinilai tidak perlu membangun sendiri pusat data tersebut.

Dalam sebuah diskusi mengenai Pusat Data Nasional, Chairman Indoseisa Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyampaikan bahwa dalam pengadaan Pusat Data Nasional ini sebaiknya semua stakeholder, baik pemerintah maupun industri melakukan kolaborasi.

“Jangan mentang-mentang ada anggarannya, ya sudah bangun saja tetapi lupa bahwa ada industri yang sudah bangun kapasitas besar untuk data center dan akhirnya idle. Ini akan menjadi persoalan karena teknologi itu umurnya pendek.

Lebih lanjut Ardi mengusulkan mengapa tidak juga memberdayakan data center pemerintah yang sudah ada dan ditingkatkan kemampuan SDM dan teknologinya? Pola pikir reinventing the wheel di kita adalah ancaman serius bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pusat Data Nasional
Chairman Indoseisa Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja,

Menanggapi pernyataan ICSF tersebut, Hendra Suryakusuma, Ketua Umum IDPRO menyatakan pihaknya siap dan bersedia jika diajak kerjasama oleh pemerintah dalam pengadaan Pusat Data Nasional.

Baca juga: Akhir 2021 AWS Buka Pusat Data di Indonesia, Ini Manfaatnya

Terkait kapasitas yang dimiliki oleh industri data center saat ini Hendra menyampaikan bahwa pada saat awal didirikan kapasitas data center milik anggotanya sebesar 38MW dan hingga per bulan ini sudah menjadi 72MW, Hendra memerkirakan akhir tahun ini kapasitasnya menjadi 120MW dan hampir semua anggta IDPRO membangun kapasitas baru setiap tahunnya.

Lebih lanjut, untuk membangun satu data center dengan kualifikasi tier 4 seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah menurut Hendra dalam 1MW kurang lebih membutuhkan Rp115 miliar di luar tanah untuk membangun infrastruktur penunjang seerti mekanikal, elektrikal cooling dan rak. Jadi memang tidak murah untuk membangun data center terlebih dengan kualifikasi tier 4.

Saat ini kualifikasi data center yang dimiliki oleh anggota IDPRO dikatakan Hendra sangat bervariasi baik yang memiliki kualifikasi tier 3 dan tier 4.

Pengembangan SDM

Ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai kemampuan teknis dalam mengelola pusat data menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan Pusat Data Nasional sebagai upaya menjaga ketahanan digital dan mempercepat transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ade Frihadi, Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas Pemerintahan Kemkominfo dalam diskusi mengenai Pusat Data Nasional menyampaikan bahwa butuh kompetensi dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola data center. Kenyataannya saat ini menurut Ade, ASN yang ada belum banyak yang memiliki kemampuan IT.

Senada dengan Ade, Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan dan pengelolaan data center ada pada SDM karena hampir 73 persen downtime operasional data center ini disebabkan oleh personal yang tidak mumpuni.

“Kami di Industri pun merasa kekurangan SDM yang mumpuni, oleh karenanya kami bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada fakultas teknik elektronya untuk bisa memiliki kurikulum khusus data center,” ungkap Hendra.

Oleh karenanya Hendra berpendapat, Kominfo gagal menjalankan fungsinya membangun SDM yang mumpuni untuk mendukung transformasi digital nasional. Kominfo hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Kemenkominfo sebagai regulator seharusnya mendukung penyelenggara data center nasional dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri nasional, dan tidak menjadi pesaing pelaku industri yang sudah berinvestasi,” ungkap Hendra.

Lebih lanjut disampaikan Hendra, pembangunan Pusat Data Nasional tidak menjadi solusi permasalahan industri data center nasional yang membutuhkan talenta digital Indonesia untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan data center dan komputasi awan.

Disampaikan Hendra saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi SNI pusat data dengan menerjunkan lima orang engineer untuk merumuskan standar nasionalnya, baik standar untuk spesifikasi teknis, standar operasional data center dan standar audit.

Dalam kesempatan yang sama, Ardi Sutedja, Chairman Indoseisa Cyber Security Forum (ICSF) berpendapat bahwa pengadaan SDM untuk pengelolaan data center tidaklah murah. Berkaca dari pengalaman Pusat Komando Siber Nasional Amerika Serikat, butuh waktu lima tahun untuk membangun SDM yang mumpuni padahal anggaran yang disediakan berlimpah dan infrastrukturnya lengkap tersedia.

“Jadi dalam pengadaan Pusat Data Nasional ini tidak sesederhana bahwa, ini ada aggarannya. Tapi siapa yang menjalankan, SDM-nya mana. Peningkatan kemampuan SDM ini penting terlebih untuk mencegah kebocoran data?” tegas Ardi.

Ardi khawatir apabila ada campur tangan asing dalam pembangunan Pusat Data Nasional ini, karena data center ini akan menjadi “rumah” bagi seluruh data pemerintahan. Ardi mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi peretasan dan kebocoran data.

Perlu diketahui, pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional yang direncanakan oeh Kominfo ini memerlukan pembiayaan sebesar USD400 juta (sekitar Rp 5,9 triliun) yang bersumber dari pinjaman Perancis dan Korea Selatan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Artikel Terkait

Artikel Terbaru

Pengguna Vivo Sudah Bisa Nikmati 5G, Begini Caranya

Techbiz.id - Pengguna smartphone Vivo yang telah mendukung jaringan 5G, yaitu vivo V21 5G, vivo X60, dan vivo X60...