Techbiz.id – Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pelanggan operator selular untuk kejahatan perbankan, pengamat telekomunikasi menyarankan agar nomer yang digunakan untuk akses perbankan sebaiknya menggunakan nomer paska bayar.
Seperti diketahui belakangan ini kerap terjadi pembobolan rekening perbankan yang menggunakan nomer pelanggan seluler. Nomer seluler tersebut digunakan untuk memvalidasi transaksi perbankan.
“Harus segera disarankan bahwa nomor ponsel yang boleh dipakai untuk validasi perbankan hanya nomor pascabayar,” ungkap Pengamat Telekomunikasi, Nonot Harsono kepada Techbiz Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan Nonot, semua pemilik rekening dengan saldo lebih dari 100jt wajib mempunyai nomor paska bayar. Operator juga diminta menertibkan distribusi SIMcard prabayar dengan kodefikasi lapak dan yang berhak melakukan registrasi adalah petugas lapak dengan meminta KTP asli pembeli SIMcard.
Baca juga: Pengamat: Kasus Ilham Bintang Kerjaan “Organized Crime”
Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan kerap memalsukan identitas untuk bisa menguasai nomer pelanggan seluler yang rekening perbankannya akan dibobol. Jika pelanggan seluler menggunakan nomer paska bayar maka akan ada kepastian nama dan alamat pelanggan pemilik nomor.
“Petugas operator pasti sangat teliti memeriksa KTP dan sebagainya ketika ada pelanggan yang bermasalah dengan nomernya. Petugas akan cek KTP ke server dukcapil, secara otomatis foto KTP dengan foto orangnya muncul,” ungkap Nonot.
Agar mekanisme ini berjalan dengan baik, nasabah perbankan disyaratkan memiliki e-KTP agar datanya bisa terintegrasi dengan Dukcapil dan operator seluler.
“Yang rekeningnya terkuraskan saldonya ratusan juta, tidak mungkin orang kaya tidak memiliki e-KTP. Jika tidak memiliki, maka tolak nomor HP-nya tidak bisa digunakan sebagai validasi di bank. Jadi ujungnya adalah keterpaduan aturan dan kerjasama antara Bank dengan operator,” papar Nonot.
Akses Dukacpil
Untuk penerapan ekanisme tersebut, kendala yang ada saat ini menurut Nonot adalah belum diberikannya akses operator seluler kepada server milik Dukcapil. Hal ini dikarenakan jumlah gerai yang ada lebih dari satu juta gerai, maka jika semua terhubung ke server Dukcapil menurut Ditjen Dukcapil akan mahal biayanya.
“Lha memang semua yang aman kan perlu biaya, mau nambah satpam saja perlu punya duit untuk bayar honor atau gajinya,” kata Nonot.
Saat ini ases yang diberikan Dukcapil untuk registrasi pelanggan pra bayar seluler masih terbatas pada NIK saja, validasinya pun hanya satu arah.
“Registrasi saat ini kan hanya pake NIK saja dan validasi hanya satu arah hanya cek apakah NIK itu terdaftar di server dukcapil. Tapi apakah benar yang bawa KTP itu orang yang asli punya NIK itu belum tentu karena tidak ditampilkan foto dari server dukcapil,” pungkasnya.