Techbiz.id – Partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dinilai masih rendah karena kurangnya keterampilan dan literasi digital. Untuk memaksimalkan ekonomi digital, kaum perempuan perlu meningkatkan pemanfaatan dari teknologi dan aplikasi digital untuk setiap peluang yang ada.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga dalam penutupan rangkaian G20 EMPOWER Presidensi Indonesia.
“Perlu diakui bahwa permasalahan ini berawal dari fakta adanya bias gender yang berdampak terhadap kurangnya motivasi anak perempuan dalam menjadikan sains maupun teknologi menjadi pilihan utama pendidikannya sehingga anak perempuan pun menjadi kurang tertarik pada teknologi digital,” ucap Bintang.
Lebih jauh, Bintang menjelaskan, saat ini, negara dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor ketahanan digital. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan digital agar perempuan bisa menghadapi tantangan pekerjaan yang serba digital di masa yang akan datang.
“Kita harus bekerja sama untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan di sektor digital. Caranya dengan pertama, meningkatkan angka tenaga kerja perempuan khususnya di bidang STEM. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang ramah perempuan. Ketiga, mendorong keseteraan gender di segala bidang pembangunan,” imbuhnya
Chair G20 EMPOWER, Yessie D Yosetya menyampaikan bahwa, sebagai salah satu aliansi atau working group dari G20 untuk pemberdayaan dan representasi kemajuan ekonomi perempuan, G20 EMPOWER bertujuan mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta.
Baca juga:
“Nantinya, di hadapan para Menteri Pemberdayaan Perempuan dari seluruh negara anggota G20, kami ingin menunjukkan komitmen berkelanjutan dari G20 EMPOWER dalam membawa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari working group G20 Presidensi Indonesia”, jelas Yessie lebih jauh.
Menurut Yessie, kemajuan perempuan pada lapangan pekerjaan sektor digital di masa yang akan datang terhambat oleh dua tantangan utama, masing-masing terkait pendidikan dan lingkungan.
Terkait Pendidikan, yaitu kurangnya keterwakilan perempuan di STEM (Science, Technology, Engineering, Math), kurangnya keterampilan digital, dan keterbatasan akses terhadap mentor dan inkubator.
Sementara itu, tantangan yang terkait terkait lingkungan, berupa infrastruktur digital yang tidak memadai, kurangnya contoh nyata, minimnya sumber pendanaan untuk mendatangkan peralatan digital, dan keterbatasan akses untuk memasuki lingkungan kerja digital.
“Latar belakang munculnya tantangan ini adalah prasangka dan bias sosial, kurangnya kepercayaan diri, dan tanggung jawab yang tidak setara. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa dukungan dari pihak swasta, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk membantu perempuan mencapai kesiapan digital, ” jelas Yessie.
Sebaga referensi, data dari Boston Consulting Group mencatat hanya 25% tenaga kerja perempuan yang berkarir di bidang STEM. Kemudian, hanya 9% perempuan yang mengisi posisi kepemimpinan eksekutif STEM secara global.
Selain itu, penelitian dari World Wide Web Foundation menemukan bahwa negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah telah kehilangan USD 1 triliun dalam Produk Domestik Bruto karena adanya kesenjangan gender dalam pemanfaatan teknologi antara lain internet.
Pada Kepresidenan tahun ini, G20 EMPOWER Indonesia fokus pada tiga prioritas utama, yaitu, pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicators untuk meningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran dan partisipasi perempuan dalam UKM sebagai penggerak ekonomi digital. Ketiga, membangun dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
Covid-19 mendatangkan beban ganda di dalam lingkungan pekerja perempuan. Ketertinggalan perempuan di industri yang mengedepankan teknologi digital semakin diperparah dengan minimnya upah hingga kesempatan perempuan untuk berkarir di industri STEM.
Melihat lebih jauh kondisi ini, maka masa depan pekerja perempuan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan program dan kebijakan yang mampu mendukung akselerasi pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja.
Program ini pun perlu mendapat dukungan dari pemerintah, sektor swasta, hingga pihak lainnya untuk merangsang peluang yang lebih besar atas kebijakan yang telah ada selama ini.