Techbiz.id – Pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar akan diperketat mulai 1 Juli 2022. Hanya masyarakat yang sudah terdaftar di aplikasi MyPertamina saja yang bisa membeli Pertalite dan Solar.
Per tanggal 1 Juli ini uji coba pendaftaran transaksi Pertalite dan Solar bagi pengguna kendaraan roda empat pun dilakukan. Kebijakan ini akan diberlakukan terlebih dahulu di 11 daerah yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia.
Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.
Sebagai tambahan informasi, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan diimplementasikan per 1 September 2022 di seluruh Pulau Jawa termasuk Jakarta dan sekitarnya. Para pembeli BBM jenis Solar dan Pertalite diwajibkan telah terdaftar di MyPertamina.
Namun demikian, menurut Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk membatasi subsidi BBM ini bagai mimpi di siang bolong.
Pasalnya menurut Alfons, Pertamina tidak memiliki hak untuk membatasi pembeli BBM bersubsidi dan hanya pelaksana. Wewenang ada di BPH Migas.
“Sampai hari ini, BPH Migas belum mengeluarkan informasi yang jelas kendaraan jenis apa, tahun berapa, berapa CC, digunakan untuk apa yang booleh dan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi,” jelasnya.
Selain itu menurut Alfons penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi ini terlalu tergesa-gesa.
“Memangnya membangun aplikasi itu seperti Bandung Bondowoso, satu malam jadi ? Bangun aplikasi itu butuh waktu, ada versi Beta, evaluasi bug, penyempurnaan dan makan waktu beberapa bulan baru lancar. Ini wong kriteria kendaraan yang boleh dan tidak boleh terima subsidi saja belum jelas. Kok sudah mau membatasi pembelian BBM bersubsidi,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Alfons, banyak data yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan ini seperti data dasar kependudukan (Dukcapil), data detail kendaraan bermotor dari Kepolisian yang harus di olah menyesuaikan dengan keputusan BPH Migas.
“(Setelah itu) baru bisa ketahuan kendaraan mana yang boleh / tidak boleh isi BBM bersubsidi. Lha, petunjuk detail kendataan saja belum ada, kok mau membatasi pembelian,” tandasnya
Menurut Alfons tanpa Apps My Pertamina pun sudah bisa mengidentifikasi kendaraan yang boleh isi BBM bersubsidi jika memang pemerintah mau serius membenahi.
Tiap plat nomor waktu perpanjang STNK menurutnya diberi QR Code atau identifikasi lainnya. Lalu tiap isi BBM bersubsidi tinggal di scan oleh petugas pertamina, bsa langsung ketahuan.
“Jadi yah memang pada dasarnya tidak perlu apps untuk mengontrol subsidi BBM. Adanya apps bisa membantu memberikan informasi lebih detail tetapi tanpa Apps juga sudah bisa,” pungkasnya.
Simak artikel menarik lainnya: