Jumat, September 17, 2021
Beranda Telco Pemerintah Didesak Beri Insentif Operator Telekomunikasi

Pemerintah Didesak Beri Insentif Operator Telekomunikasi

Must Read

Synology Memperkenalkan RackStation RS2821RP+

Techbiz.id - Synology meluncurkan RackStation 3U terbaru, RS2821RP+, dengan 16-bay yang dirancang untuk kebutuhan pencadangan dalam infrastruktur skala besar,...

AIA Gunakan Sign with SingPass Milik Kofax

Techbiz.id - Perusahaan asuransi AIA merupakan perusahaan asuransi pertama yang menyediakan fitur Sign with SingPass yang merupakan proyek uji coba bersama...

Likee Tawarkan Konsultasi Kesehatan Online Gratis

Techbiz.id - Menanggapi keadaan darurat kesehatan global akibat pandemi COVID-19, Likee, platform pembuatan video pendek global, meluncurkan kampanye Cloud...

Terra Drone Dapat Izin Operasi dari Kemenhub

Techbiz.id - Terra Drone Indonesia mendapatkan izin operasi dari Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Dirjen Perhubungan Udara,...

AdMedika Tambah Fitur Chatbot

TechBiz.ID - AdMedika memperkenalkan dua layanan tambahan fitur terbarunya di aplikasi mobile (MyAdMedika) yaitu chatbot yang diberi nama LUNA...

Jumlah Pengunduhan Aplikasi Naik 5% Sepanjang 2019

Techbiz.id - Menurut laporan akhir tahun 2019 yang dirilis oleh App Annie tentang tren aplikasi, konsumen seluler di...

Techbiz.id – Agar sektor telekomunikasi dapat terus mendukung program pemerintah pada masa tanggap covid-19 ini Ombudsman mendesak pemerintah untuk dapat juga memberikan insentif kepada operator telekomunikasi

Menurut Alvin Lie Ling Piao, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, operator telekomunikasi sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik pada masa tanggap darurat COVID-19 ini dengan menyediakan layanan telekomunikasi yang terbaik. Terlebih lagi operator telekomunikasi saat ini menjadi tulang punggung program pemerintah belajar dan bekerja dari rumah.

“Tujuannya agar dapat meringankan beban cash flow akibat adanya wabah COVID-19 ini. Pemerintah wajib memberikan insentif kepada operator telekomunikasi agar meringankan beban mereka. Meringankan bisa dalam bentuk pemberian kelonggaran bagi operator dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada pemerintah. Beban yang timbul akibat bencana sangat mengganggu cash flow mereka dan perlu mendapat perhatian negara. Sehingga nantinya beban pada cash flow operator telekomunikasi menjadi lebih ringan,” terang Alvin Lie.

Dalam bayangan Alvin Lie, insentif yang bisa diberikan pemerintah kepada operator telekomunikasi dapat berupa penundaan waktu pembayaran pajak dan beberapa iuran wajib, salah satunya penundaan pembayaran BHP USO. Dalam beberapa hari kedepan Ombudsman akan menanyakan kepada operator insentif apa yang yang dibutuhkan ketika masa tanggap darurat bencana ini.

“Ombdusman akan segera berkomunikasi dengan operator untuk mengetahui insentif atau dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah. Sehingga tepat sasaran. Setelah itu Ombudsman akan memberikan saran kepada pemerintah,” ujar Alvin Lie.

Sementara itu, Merza Fachys, Direktur Utama Smartfren Telecom mengatakan operator telekomunikasi sangat mengapresiasi jika pemerintah bersedia memberikan insentif berupa penundaan pembayaran BHP Jasa Telekomunikasi, Frekuensi dan PNBO USO. Namun untuk meminta semua itu kepada pemerintah disaat yang sulit seperti saat ini, menurut Merza tidak tepat. Jika pemerintah memberikan insentif penundaan pembayaran BHP USO dinilai Merza sudah sangat membantu operator telekomunikasi.

“Kita tidak meminta banyak kepada pemerintah. Kita hanya meminta penundaan pembayaran BHP USO yang batas waktunya akhir April 2020 ditunda hingga tahun 2021 tanpa dikenakan denda per bulannya. Sehingga nanti kewajiban pembayaran BHP USO kita akan dilakukan di tahun 2021. Jadi kita tidak minta banyak,” pinta Merza.

Penundaan pembayaran BHP USO ini dinilai sangat membantu operator telekomunikasi yang saat ini tengah mengalami kesulitan keuangan. Meski trafik berpotensi naik, namun kewajiban membayar kepada vendor dan penambahan kapasitas layanan telekomunikasi yang dilakukan oleh operator untuk mendukung program pemerintah juga memperbesar beban cash flow perusahaan.

“Saat ini pendapatan kita dari rupiah. Pada hal kewajiban kita kepada vendor mayoritas dalam dollar Amerika. Saat ini rupiah saja sudah di atas Rp 16 ribu. Belum lagi operator telekomunikasi harus terus menambah bandwidth internasional yang tumbuh 15% pasca bencana. Pembayaran bandwidth tersebut juga dalam mata uang Dollar Amerika. Jadi penundaan pembayaran BHP USO dan menghilangkan denda ini sangat membantu cash flow operator telekomunikasi,” terang Merza.

Jika pemerintah mengabulkan itu, operator telekomunikasi juga berharap pemerintah dapat menunda implementasi penerapan blokir ponsel ilegal. Dalam melakukan blokir ponsel ilegal, perusahaan telekomunikasi harus menyediakan server. Pengadaan server tersebut juga menggunakan mata uang Dollar Amerika.

“Jika penundaan pembayaran BHP USO dan denda disetujui mundur 12 bulan, maka kita minta penundaan implementasi pembatasan ponsel ilegal 6 bulan. Jika pemerintah tidak memberikan kita insentif ya operator telekomunikasi akan semakin sulit,” terang Merza.

Merza menceritakan saat ini sudah banyak operator telekomunikas yang mengalami kesulitan cash flow. Beban operasional operator telekomunikasi juga semakin berat tatkala memberikan free akses kepada platform digital belajar dari rumah.

Selain itu operator telekomunikasi juga memberikan insentif berupa vitamin dan tambahan biaya komunikasi kepada karyawan yang melakukan kerja dari rumah. Kondisi kesulitan cash flow ini diperparah dengan hutang jatuh tempo operator kepada vendor dalam mata uang dollar Amerika.

Terkait

Artikel Terkait

Terbaru

Daftar Harga Paket Data Telkomsel Terbaru 2021

Techbiz.id - Telkomsel termasuk salah satu operator yang aktif dalam memberikan promo paket data kepada pelanggan setianya, termasuk pada...