Sabtu, September 18, 2021
Beranda News YLKI Kecewa Penerapan Aturan IMEI Tidak Serius

YLKI Kecewa Penerapan Aturan IMEI Tidak Serius

Must Read

Cara Mudah Cek Bantuan Kuota Internet Kemendikbud 2021 Bagi Semua Operator

Techbiz.id - Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tahap 1 tahun 2021 mulai dibagikan tertanggal...

Aplikasi hadirr Beri Solusi WFH

Techbiz.id - Himbauan bekerja di rumah atau Work from Home (WFH) sebagai upaya menekan penyebaran virus covid-19 menimbulkan tantangan-tantangan...

Tips Merawat Baterai Smartphone Agar Awet

Techbiz.id - Baterai dan daya tahannya kerap menjadi salah satu pertimbangan pengguna ketika akan membeli sebuah smartphone sebagai penunjang...

Huawei Mate 30 Pro Diminati Ribuan Orang

TechBiz.ID - Sejak pertama kali dibukanya fase Registrasion of Interest (ROI) pada 2 November 2019 hingga 11...

Pengamat: Network dan Spectrum Sharing Sebuah Keniscayaan

Techbiz.id - Untuk menyongsong teknologi baru seperti 5G yang membutuhkan lebar pita frekuensi yang sangat besar, network sharing dan...

Isi Saldo Ovo Bisa Offline di Mandiri Agen

Techbiz.id - Untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya, Ovo bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk top up atau isi ulang...

Techbiz.id – Sejak diberlakukannya aturan validasi IMEI pada 18 April 2020 lalu, peredaran ponsel ilegal ternyata masih marak di Indonesia.

Hal ini pun mengundang kekecewaan Yayasan Lembaga Konusmen Indonesia (YLKI) seperti yang disampaikan dalam webinar yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF) bertajuk “Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI”.

Dalam webinar tersebut, Ketua Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi menyampaikan, perlu ada keseriusan dalam penerapan aturan ini baik terkait sosialisasi, pengaduan ataupun sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Baca juga: Market Place Harus Ikut Bertanggung Jawab Dalam Peredaran Ponsel BM

“Sosialisasi bukan soal ada IMEI atau tidak di ponsel, tapi menjadikan konsumen mengerti mengapa kebijakan ini diberlakukan, apa benefit bagi konsumen dengan adanya kebijakan ini. Jangan lagi ngomong soal kerugian negara?.

Lebih lanjut disampaikan Tulus, sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, siapapun yang menjual produk yang tidak memenuhi standar bisa dipidana.

Tulus juga mengharapkan semua pihak terkait aturan ini harus bisa mengendus kenapa aturan ini tidak berjalan optimal.

“Jangan-jangan ada yang melindungi atau bermain. Di satu sisi ada yang ingin menegakkan tetapi ada juga yang tutup mata sehingga tidak ditindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Terkait

Artikel Terkait

Terbaru

OPPO dan Tim Renang Indonesia Kampanyekan Hidup Sehat

Techbiz.id - Menggandeng tim renang Indonesia, OPPO Find X3 Pro 5G kembali menggelar kampanye OPPO Find Health untuk mendorong...