Tuesday, March 9, 2021
Home News YLKI Kecewa Penerapan Aturan IMEI Tidak Serius

YLKI Kecewa Penerapan Aturan IMEI Tidak Serius

Must Read

Samsung Cari Content Creator yang Siap Jadi Bintang

Techbiz.id - Samsung meluncurkan program Be A Galaxy Creator yang mengajak anak muda, khususnya Gen Z dan Milenial, untuk tetap semangat...

Kominfo dapat Perintahkan Operator Kelola Trafik OTT

Techbiz.id - Dalam membuat aturan teknis PP Postelsiar, Kementerian Kominfo dapat mengatur mekanisme kerja sama antara penyelenggara layanan over...

Selain Kamera 108MP, Ini Fitur Fotografi yang Akan Hadir di Realme 8 Pro

Techbiz.id - Bersamaan dengan peluncuran inovasi kamera, Realme juga menggoda kehadiran Realme 8 Series. Penerus Realme 7 itu akan...

DANA Mudahkan Milenial Rencanakan Keuangannya

Techbiz.id - DANA mendukung kalangan muda memiliki budaya perencanaan keuangan yang lebih bijak dan strategis, dengan menghadirkan solusi baru...

Harus Dihindari, Ini 51 Fintech Ilegal versi OJK di Februari 2021

Techbiz.id - Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 51 fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online ilegal...

Techbiz.id – Sejak diberlakukannya aturan validasi IMEI pada 18 April 2020 lalu, peredaran ponsel ilegal ternyata masih marak di Indonesia.

Hal ini pun mengundang kekecewaan Yayasan Lembaga Konusmen Indonesia (YLKI) seperti yang disampaikan dalam webinar yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF) bertajuk “Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI”.

- Advertisement -

Dalam webinar tersebut, Ketua Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi menyampaikan, perlu ada keseriusan dalam penerapan aturan ini baik terkait sosialisasi, pengaduan ataupun sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Baca juga: Market Place Harus Ikut Bertanggung Jawab Dalam Peredaran Ponsel BM

“Sosialisasi bukan soal ada IMEI atau tidak di ponsel, tapi menjadikan konsumen mengerti mengapa kebijakan ini diberlakukan, apa benefit bagi konsumen dengan adanya kebijakan ini. Jangan lagi ngomong soal kerugian negara?.

Lebih lanjut disampaikan Tulus, sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, siapapun yang menjual produk yang tidak memenuhi standar bisa dipidana.

Tulus juga mengharapkan semua pihak terkait aturan ini harus bisa mengendus kenapa aturan ini tidak berjalan optimal.

“Jangan-jangan ada yang melindungi atau bermain. Di satu sisi ada yang ingin menegakkan tetapi ada juga yang tutup mata sehingga tidak ditindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Rumor: Nokia Garap Smartphone Gaming G10

Techbiz.id - Nokia agaknya siap memulai awal baru tahun ini. Perusahaan dilaporkan siap membangun lini seri smartphone gaming pertama...

Artikel Terkait