Thursday, April 22, 2021
Home News Brand Lokal: Aturan IMEI Jangan Mundur

Brand Lokal: Aturan IMEI Jangan Mundur

Must Read

Update Harga Realme C12: Ada Diskon!

Techbiz.id - Dirilis pada tahun 2020 lalu, harga Realme C12 kini sudah mengalami perubahan. Apalagi kini sudah hampir setahun...

Solusi Mencuci Pintar dengan Samsung Smart EcoBubble Washer

Techbiz.id - Samsung Electronics Indonesia menghadirkan solusi mencuci pakaian yang bersih sekaligus juga hemat daya dengan meluncurkan mesin cuci Samsung...

Peluncuran Vivo V21 Semakin Dekat, Ini Tanggalnya

Techbiz.id - Peluncuran Vivo V21 semakin jelas terlihat. Kabar ini beredar usai Vivo Malaysia secara terbuka mengumumkan tanggal peluncuran...

Lima Vendor Ini Bakal Hadirkan Ponsel dengan Kamera di Dalam Layar

Techbiz.id - Lima vendor smartphone dilaporkan bersiap menghadirkan teknologi kamera selfie terbaru di dalam layar. Kelima vendor tersebut merupakan...

Sony Batal Tutup PlayStation Store PS 3 dan PS Vita

Techbiz.id - Sony telah menarik kembali keputusannya untuk menutup PlayStation Store PS3 dan PS Vita tahun ini. Presiden dan CEO...

Techbiz.id – Kalangan industri dan pasar ponsel Indonesia berharap agar berlakunya aturan validasi IMEI tidak mundur dari yang sudah ditetapkan, 18 April 2020. Pemunduran aturan efeknya akan sangat besar karena akan membuat penyelundupan ponsel BM akan makin deras dan kerugian negara akan makin besar.

Direktur Marketing Advan, Andi Gusena berpendapat, langkah pemerintah ini akan berdampak positif terhadap persaingan sehat di pasar ponsel pintar.

- Advertisement -

“Jangan ditunda, lanjut saja (kebijakan validasi IMEI) agar industri dalam negeri bisa bangkit lagi,” ujar Andi Gusena.

Saat ini tablet Advan menduduki pangsa pasar kedua setelah Samsung Galaxy Tab, dengan porsi 15,1 persen, mengalahkan Lenovo (8,1 persen) dan Apple iPad yang menduduki posisi 5,9 persen.

 Sementara itu, Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim mengakui, serangan ponsel BM yang menawarkan harga ponsel pintar lebih murah membuat pasar terganggu dan sulit bersaing. Industri ponsel lokal secara keseluruhan sangat dirugikan ponsel BM. Jika  tidak segera diantisipasi akan berdampak sangat buruk terhadap industri ponsel pintar secara keseluruhan.

“Harapan kami  konsumen bisa lebih sadar bahwa membeli ponsel BM sangat merugikan diri sendiri dan negara karena ponsel BM tidak berkontribusi pajak dan pembangunan negara,” ungkap Suryadi.

Menurut Suryadi, Validasi IMEI sebuah langkah  strategis yang dibuat pemerintah untuk melindungi ekosistem industri telepon selular, dimana aturan tersebut melengkapi peraturan terdahulu mengenai TKDN. Validasi ini akan membuat Industri telepon seluler kembali bergairah.

“Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri,” papar Suryadi.

CEO Mito, Hansen juga berkomentar positif. Katanya, kehadiran peraturan soal validasi IMEI itu diyakini akan langsung menghentikan peredaran ponsel BM karena nomor IMEI ponsel BM tidak terdata. Aturan itu katanya akan mengembalikan ekosistem industri selular di Indonesia ke arah yang lebih sehat karena tiga-empat tahun ini industri sangat naik-turun.

Hadirnya kebijakan TKDN kata Hansen semula menjadi angin segar. Namun di sisi lain hadirnya ponsel BM benar-benar memukul vendor yang serius mengembangkan pabrikan.

“Kami membangun pabrik, jaringan ritel dan pusat pelayanan, tetapi ponsel BM memotong rantai tersebut dan bisa menjual ponsel lebih murah karena variable cost-nya sedikit,” keluhnya. Hansen berharap aturan validasi IMEI dijalankan sesuai rencana dan semua ekosistem industri harus berkomitmen bersama.

Dalam kaitan aturan validasi IMEI, Kementerian Perindustrian akan mengaktifkan Sibina, Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional. Sistem ini akan memberi informasi kepada operator, nomor IMEI ponsel BM tidak terdaftar sementara ponsel resmi terdaftar.

Dengan skema white list yang sudah disepakati pemerintah dan operator, ponsel yang IMEI-nya tidak ada dalam daftar Sibina akan langsung diblokir. Menurut para pemilik merek lokal, skema ini jelas akan melibas keberadaan ponsel BM yang belum didaftarkan sebelum  18 April 2020.

- Advertisement -

Artikel Terbaru

10 Perbedaan OPPO A74 5G dan A74 4G

Techbiz.id - OPPO baru saja menghadirkan perangkat A74 5G dan A74 4G. Tak hanya memiliki konektivitas yang berbeda, OPPO...

Artikel Terkait