Saturday, July 24, 2021
Home News Operator Dilarang Jual Kartu SIM dalam Keadaan Aktif

Operator Dilarang Jual Kartu SIM dalam Keadaan Aktif

Must Read

Rekomendasi Hp Oppo Harga Rp 1 Jutaan Terbaru 2021

Techbiz.id - Oppo termasuk brand teknologi yang cukup aktif meramaikan pasar handphone (hp) di Indonesia. Hp yang dirilis Oppo...

Lebih Mudah, Twitter Hadirkan Opsi Masuk dengan Akun Google

Techbiz.id - Twitter agaknya tak ingin mempersulit pengguna dalam proses log-in (masuk) ke akun mereka masing-masing. Melalui opsi tambahan...

Samsung Galaxy M21 2021 Edition Meluncur dengan 48MP Triple Camera

Techbiz.id - Usai setahun sejak dirilis pada Maret 2020 lalu, Samsung memperkenalkan varian baru dari Galaxy M21 di 2021....

Twitter Bakal Hadirkan Tombol ‘Tidak Suka’?

Techbiz.id - Jika biasanya pengguna Twitter menyukai cuitan dengan mengetuk tombol 'like', tampaknya Twitter berencana untuk merilis opsi sebaliknya. Menurut...

Tampilkan Desain Menawan, realme GT Master Edition Resmi Meluncur

Techbiz.id - realme telah memperkenalkan realme GT Master Edition di Tiongkok pada 23 Juli 2021. Smartphone edisi khusus ini...

Techbiz.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengimbau operator layanan telekomunikasi seluler dan penjual Kartu SIM (SIM Card) untuk tidak menjual Kartu SIM (Subscriber Identity Module) dalam keadaan aktif (ilegal).

Hal tersbut disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan sebagai upaya mencegah peredaran ilegal atau menggunakan identitas tanpa hak dan tidak benar.

“Saya selalu menekankan bahwa sesuai dengan PM 5/2021 agar betul-betul, baik operator maupun seluruh jajarannya sampai ke tingkat penjual kartu prabayar mematuhi ini dengan melaksanakan registrasi secara benar, dan kemudian tidak ada lagi cerita menjual SIM Card dalam keadaan aktif,” ujarnya dalam sebuah Webinar.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli

Dijelaskan Ramli berdasarkan data dari berbagai sumber, saat ini pengguna Kartu SIM aktif secara nasional mencapai 345,3 juta. Jika melihat angka ini berarti seseorang bisa memiliki lebih dari satu nomor.

Baca juga: Kominfo Blokir Raid Forum Usai Jual 279 Data WNI

Ramli menjelaskan bahwa PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2021 itu mengatur registrasi kartu SIM prabayar. Pengaturan itu bukan tanpa tujuan, sebab saat ini pengguna layanan telekomunikasi seluler juga cenderung meningkat.

“Seringkali terjadi dimanfaatkan juga untuk penipuan, kejahatan dan lain-lain. Oleh karena itu (melalui PM Kominfo 5/2021), di sinilah esensi pentingnya registrasi pra bayar secara konsisten. Karena apa? Fungsinya untuk kesehatan, ekonomi digital, perbankan dan lain-lain,” jelasnya.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 ayat (5) disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi.

Selanjutnya dalam ayat (6) peredaran dalam kondisi tidak aktif  wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau orang perorangan.

Dalam peraturan yang sama, terdapat prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak.

Tolak Kartu SIM Ilegal

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh yang juga hadir dalam webinar tersebut, mengajak ekosistem di industri telekomunikasi untuk menggencarkan penolakan terhadap Kartu SIM ilegal atau kartu yang sudah terhubung dengan data pribadi orang lain tetapi tetap diperjualbelikan.

“Mari kita bersama-sama menggelorakan penjualan kartu prabayar yang betul-betul nol (0), belum ada datanya. Jadi, kepada yang mendaftar betul-betul menggunakan dengan nama dirinya sendiri,” ujarnya.

Dirjen Dukcapil menyatakan penggunaan Kartu SIM yang resmi berdasarkan data pribadi akan dapat membantu Pemerintah untuk membangun Single Identity Number. Menurutnya di era media sosial hal itu menjadi wujud peran masyarakat untuk memanfaarkan data secara lebih bertanggung jawab.

“Untuk keutuhan bangsa, keselamatan negara dan tentu saja untuk kemudahan kita di dalam berkomunikasi sosial, berkomunikasi dalam transaksi ekonomi, bahkan suatu ketika nanti mungkin di dalam kita melakukan transaksi politik bisa jadi melalui elektronik voting yang berbasis kartu prabayar atau dengan nomor handphone atau dengan media apapun,” jelasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Artikel Terkait

Artikel Terbaru

Pengguna Vivo Sudah Bisa Nikmati 5G, Begini Caranya

Techbiz.id - Pengguna smartphone Vivo yang telah mendukung jaringan 5G, yaitu vivo V21 5G, vivo X60, dan vivo X60...