Netflix Wajib Punya BUT di Indonesia

Techbiz.id – Polemik antara penyedia layanan over the top (OTT) dan operator telkomunikasi di Indonesia memang tak kunjung usai. Kondisi yang terjadi adalah operator membutuhkan trafik dari pemain OTT sementara penyedia layanan digital membutuhkan akses tetapi tidak memberikan kontribusi revenue yang maksimal bagi operator.

Danny Buldansyah, Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini belum menemukan titik temu. Namun tak dipungkiri keberadaan penyedia layanan konten digital tersebut membantu operator mengisi kapasitas layanan data.

“Dengan adanya trafik yang tinggi dari penyedia layanan digital, tentu saja membantu mempercepat subtitusi revenue dari legecy ke data. Saat ini komposisi revenue layanan data sudah dapat menutup penurunan revenue legacy. Sehingga keberadaan layanan konten digital juga dibutuhkan,”terang Danny.

Namun demikian keberadaan layanan konten digital tersebut juga harus mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia seperti badan hukum dan kantor mereka harus tersedia di Indonesia. Jika masyarakat Indonesia memiliki permasalahan atau kendala dengan penyedia layanan konten digital tersebut, mereka bisa langsung tangani.

“Selain itu dengan adanya kantor perwakilan penyedia layanan digital itu di Indonesia, negara bisa memungut pajak dari mereka. Kehadiran mereka di Indonesia juga harus bisa memberikan kontribusi positif bagi negara seperti pembayaran pajak dari perusahan OTT asing tersebut,”terang Danny.

Seperti kita ketahui bersama, pemerintah telah menggeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Peraturan ini menjabarkan tentang kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital. Tak terkecuali Netflix dan OTT asing lainnya.

Namun kenyataannya penyedia layanan konten digital seperti Netflix sampai saat ini belum mau menuruti perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti kewajiban mereka untuk memiliki badan hukum Indonesia atau BUT dan membuka kantor perwakilan di Indonesia. Padahal pemerintah telah mewajibkan seluruh penyedia konten digital untuk membuat BUT di Indonesia.

Hingga saat ini penyedia layanan konten digital seperti Netflix belum membuat BUT.

Selain adanya kantor perwakilan dan harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia, menurut Danny, kehadiran lembaga sensor juga mutlak ada di saat maraknya perusahaan penyedia streaming video. Tujuannya agar memastikan tidak ada konten negatif yang beredar di platform streaming video penyedia layanan digital.

“Jika kita ingin menyelamatkan generasi muda, kehadiran lembaga sensor yang mengawasi streaming video mutlak harus ada,” pungkas Danny.

Related posts

Advertisment

Latest posts

Hanya 30 Detik, Realme C3 Ludes Terjual

Techbiz.id - Realme C3 kembali menarik perhatian dengan terjual habis hanya dalam 30 detik. Rekor pertama realme C3 ini dibuat di Hate-to-Wait...

Aspek Minta Indosat Hentikan PHK Massal

Techbiz.id - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengecam keras pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di Indosat Ooredoo.

Solusi Smart City Qlue Hadir di Tomohon

Techbiz.id - Berbagai solusi teknologi smart city Qlue secara resmi hadir di Kota Tomohon. Solusi tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, memahami berbagai potensi...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!