Saturday, July 24, 2021
Home News Kewajiban Kerjasama OTT Perkuat Ekosistem Digital

Kewajiban Kerjasama OTT Perkuat Ekosistem Digital

Must Read

Rekomendasi Hp Samsung RAM 6GB Terbaru 2021

Techbiz.id - Handphone (hp) Samsung memiliki berbagai kapasitas RAM, salah satunya varian 6GB. Dengan kapasitas RAM 6GB, pengguna dapat dengan...

Artajasa dan Lintasarta Hadirkan Third Party Card Management Pertama Di Indonesia

Techbiz.id - PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) menjalin kolaborasi menjadi konsorsium yang didukung oleh...

Twitter Hadirkan Caption Otomatis di Voice Tweet

Techbiz.id - Twitter kini menghadirkan fitur caption atau teks otomatis untuk voice tweet atau cuitan berupa audio. "Kami meluncurkan teks...

Smartfren Fiber in the Air, Internet Stabil dan Hemat Biaya

Techbiz.id - Smartfren Business meluncurkan Fiber in the Air, sebuah solusi internet untuk keperluan bisnis, yang memanfaatkan akses radio...

PermataBank Jadi Bank Pertama Terapkan Blockchain

Techbiz.id - PermataBank menjadi bank pertama di Indonesia yang melayani transaksi trade finance dengan memanfaatkan tekologi blockchain. Langkah ini kembali mengokohkan...

Tecbiz.id – Upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital terus dilakukan Pemerintah. Salah satunya dengan membuat RPP Postelsiar yang mewajibkan kerja sama penyelenggara over the top (OTT) dengan penyelenggara telekomunikasi.

Namun disayangkan niat baik Pemerintah mendapat penolakan oleh OTT asing dengan alasan pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip net neutrality dimana jaringan internet bebas untuk diisi konten apapun dan oleh siapa saja.

Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, net neutrality yang disuarakan oleh beberapa LSM belakangan ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan OTT asing yang masuk dan berusaha di Indonesia tanpa diikat aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Strategi OTT asing masuk ke sejumlah negara termasuk Indonesia tanpa mau mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. OTT asing itu ingin membawakan dan mendistribusikan kontennya secara bebas. Tanpa boleh ada yang mengontrol. Di sisi lain, Indonesia tidak mengadopsi net neutrality karena tidak sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang ada,” ungkap Heru.

Baca juga: OTT Asing Rugi Jika Hengkang dari Indonesia

Dengan menerapkan net neutrality, OTT asing dapat menyalurkan seluruh konten tanpa adanya kontrol dari Pemerintah. Padahal menurut Heru, kontrol dari Pemerintah itu mutlak diperlukan. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, kontrol tersebut dibutuhkan agar Pemerintah dapat melindungi warga negaranya dari konten-konten negatif dan ilegal yang dibawa oleh OTT asing.

“Saat ini Indonesia hanya mengenal teknologi netral di industri telekomunikasi. Indonesia tak mengenal net neutrality. Masa kita ingin OTT asing menyebarkan konten negatif dan ilegal di Indonesia. Seperti perjudian, pornografi atau LGBT. Penyebaran konten negatif dan ilegal di Indonesia melanggar perundang-undangan yang ada,” terang Heru.

Sekilas net neutrality itu terlihat bagus, namun ketika ditelaah lebih dalam, menurut Heru, net neutrality memiliki banyak mudarat. Prinsip Net neutrality ini juga tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Salah jika ada yang mengkaitkan net neutrality dengan kebebasan berpendapat. Tanpa adanya net neutrality kita bisa bebas berpendapat di ruang digital. Kampanye bahwa net neutrality akan menggangu kebebasan berpendapat merupakan hal yang keliru,” kata Heru

Jika Pemerintah mencabut kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia, menurut Heru akan membuat Negara semakin tak berdaya dan tidak memiliki kekuatan di ruang digital. Jika itu sampai terjadi maka Negara sudah tidak memiliki fungsi lagi di ruang digital. Padalah di ruang digital, Negara memiliki kepentingan yang sangat besar dalam melindungi masyarakatnya.

“Dalam kasus Netflix dengan Telkom Grup. Itu kan ada konten pornografi dan LGBT di platform digital tersebut. Wajar jika Telkom Group melakukan pembatasan akses. Pembatasan akses tersebut sejatinya adalah untuk melaksanakan amanah UU. Kalau tidak dilakukan, mereka bisa disalahkan,” terang Heru.

Heru meminta agar Pemerintah tetap berhati-hati memahami net neutrality yang tengah didengungkan OTT asing. Agar Negara tetap berdaulat di ruang digital dan tidak dikontrol OTT asing, Heru meminta agar kewajiban OTT asing untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Indonesia harus dipertahankan di RPP Postelsiar. Kewajiban kerja sama ini penting untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

“Agar Negara berdaulat, Pemerintah harus tegas mengatur OTT asing. Salah satunya adalah dengan tetap memasukkan kewajiban kerja sama dengan operator telekomunikasi dalam RPP Postelsiar. Untuk itu, pasal kewajiban kerja sama jangan sampai dihilangkan. Dengan kewajiban tersebut diharapkan kedaulatan Negara di ruang digital dapat dijaga oleh Pemerintah. Karena menjaga kedaulatan itu bagian tak terpisahkan dari amanah UU,” pungkas Heru.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Artikel Terkait

Artikel Terbaru

Pengguna Vivo Sudah Bisa Nikmati 5G, Begini Caranya

Techbiz.id - Pengguna smartphone Vivo yang telah mendukung jaringan 5G, yaitu vivo V21 5G, vivo X60, dan vivo X60...