Monday, August 2, 2021
Home News Rampung, RPP Postelsiar Dapat Pujian

Rampung, RPP Postelsiar Dapat Pujian

Must Read

Tri Indonesia Tawarkan Perdana Happy Unlimited 52 GB untuk Belajar Daring

Techbiz.id - Tri Indonesia menghadirkan solusi kuota besar dengan harga hemat melalui Perdana Happy Unlimited 52 GB untuk memenuhi...

Rekomendasi HP realme Baterai Jumbo 6000mAh di 2021

Techbiz.id - Tak hanya merilis handphone (hp) dengan baterai 5000mAh, realme juga menghadirkan kapasitas jumbo senilai 6000mAh. Menariknya, hp realme...

Huawei Nova 8 SE Life Meluncur, Andalkan Fast Charging 40W

Techbiz.id - Selain Huawei P50 Series, Huawei juga merilis Huawei Nova 8 SE Life di China. Smartphone ini hadir...

Canggih! Video Call Telegram Kini Bisa Ditonton Hingga 1000 Peserta

Techbiz.id - Telegram baru saja menggulirkan beberapa fitur baru. Salah satu yang menarik adalah tersedianya video call (panggilan video)...

Jaringan XL Axiata Jangkau 5.102 Desa di Provinsi Aceh

Techbiz.id - XL Axiata memperkuat jaringan telekomunikasi di wilayah Provinsi Aceh trafik data di seluruh area Provinsi yang berada...

Techbiz.id – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Postelsiar yang telah disahkan menjadi Pereaturan (PP) No 46 Tahun 2021 menuai pujian oleh Pengamat Telekomunikasi yang juga mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Komisioner BRTI 2015-2018, Agung Harsoyo, memberikan apresiasi ke Pemerintah yang sudah mencantumkan kerja sama pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi.

Selanjutnya dicantumkan kerja sama dikecualikan bagi pelaku usaha berupa pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya. Menurut Agung pasal itu untuk demokratisasi informasi dengan tujukan agar pelaku usaha individual dalam negeri dapat membuat konten.

Selain itu terdapat juga pengaturan untuk memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya dan/atau untuk kepentingan nasional, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik.

Tujuan pemerintah dalam hal ini menurut dosen ITB tersebut untuk menyeimbangkan tiga sudut pandang sekaligus berupa pelaku industri, masyarakat (pelanggan) dan pemerintah. Karena diaturnya kualitas maka operator telekomunikasi berlomba menyajikan layanan terbaik. Sehingga masyarakat yang menikmati dan pemerintah mendapatkan benefit.

Baca juga: Kerjasama OTT dengan Operator untuk Kepuasan Pelanggan

Pemerintah yang mengatur OTT baik asing maupun lokal serta memberikan kewenangan operator telekomunikasi untuk menggelola trafik dinilai Agung sebagai suatu yang wajar.

Menurutnya itu merupakan bukti bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian dan Kemenkominfo telah melindungi kepentingan nasional. Menurutnya pengaturan ini bagian tak terpisahkan dari pemberian pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan RPP Postelsiar ini saya melihat Pemerintah dalam membuat regulasi mengharapkan agar aturan baru ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dari pada kepentingan asing. Kepentingan Nasional, kepentingan masyarakat Indonesia dan industri dalam negeri harus menjadi prioritas Pemerintah. Jangan sampai Negara, masyarakat dan industri dalam negeri tak mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan OTT asing di Indonesia,” ungkap Agung.

Kerja sama OTT asing dengan pelaku usaha lokal, menurut Agung sudah menjadi desakan di berbagai negara di dunia baik di negara berkembang maupun negara maju. Yang terjadi saat ini terjadi adalah OTT global yang beroperasi tidak melakukan investasi dan tidak membayar pajak di negara-negara dimana mereka beroperasi. Namun OTT asing tersebut mengambil keuntungan yang besar dari negara-negara tersebut.

“Ini masalah keadilan saja. Mereka tak melakukan investasi dan OTT itu hanya memakai jaringan telekomunikasi yang sudah ada. OTT asing tersebut tak perlu tarik kabel untuk menghubungkan ke bandwidth internasional. Sehingga PP Postelsiar mendorong kerja sama ini dapat menjunjung tinggi kedaulatan dan rasa keadilan,” terang Agung.

Lebih lanjut, OTT asing yang mencari keuntungan finansial di Indonesia harus memberikan kontribusi bagi Negara. Negara-negara Eropa juga sudah mulai membuat aturan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan perusahaan lokal.

Karena pengaturan kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi sudah tepat, . sekarang tantangannya adalah bagaimana aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah namun tidak merugikan mereka. Sehingga OTT asing masih bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya di Indonesia.

Ini dibutuhkan kecerdasan dalam membuat aturan pelaksanaannya sehingga ada win-win solution sehingga Negara dan masyarakat mendapatkan manfaat. OTT asing yang memberikan kontribusi kepada Negara dan Masyarakat Indonesia juga tidak mengalami kerugian.

Kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator lokal dinilai Agung, juga akan mempermudah dari penanganan keamanan dan penegakkan hukum. Karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada masalah hukum, karena tempat kejadian perkara ada di Indonesia menurut Agung maka penegak hukum akan terkesan lebih mudah dan cepat penanganannya. Sebab fisiknya ada di Indonesia. Dengan fisik di Indonesia, OTT asing tersebut akan memenuhi aturan yang ada di Indonesia.

“Pemerintah harus pintar dan elegan dalam membuat regulasi agar dapat menyeimbangkan kepentingan Nasional namun tak membuat OTT asing mati atau kabur dari Indonesia. Sehingga dampak dari regulasi yang nanti dibuat Pemerintah harus tetap condong kepada kepentingan Nasional dan masyarakat Indonesia. Mungkin tidak 100%,” kata Agung.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Artikel Terkait

Artikel Terbaru

Grab Galang Bantuan Untuk Penanganan Pandemi

Techbiz.id - Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grab didukung oleh 23 Merek favorit nasional menghadirkan kampanye BERSATU Untuk Indonesia, yang...