Sunday, March 7, 2021
Home News Kewajiban Kerjasama OTT Diyakini Datangkan Investasi Baru

Kewajiban Kerjasama OTT Diyakini Datangkan Investasi Baru

Must Read

Canggih, Realme Pamerkan Kamera 108MP Pertamanya!

Techbiz.id - Realme baru saja menggelar acara Camera Innovation Event tahun ini yang disiarkan secara langsung, Selasa (2/3). Melalui...

Naik Andong di Yogyakarta Bayar Pakai DANA

Techbiz.id - Melalui program QRIS Gumaton yang diprakarsai oleh Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DANA menyediakan pembayaran digital...

Mitra Usaha Gojek Bisa Jadi Reseller Produk Telkomsel

Techbiz.id - Telkomsel bersama Gojek semakin memperkuat sinergi dengan melakukan kolaborasi terbaru yang diwujudkan dengan membuka akses bagi para...

Oppo Find X3 Pro Jadi Smartphone dengan Satu Miliar Warna

Techbiz.id - Oppo Find X3 Pro yang akan diluncurkan pada Kamis 11 Maret 2021 mendatang diyakini akan menjadi smartphone...

Saingi Clubhouse, TikTok Garap Aplikasi Sejenis

Techbiz.id - Belakangan ini popularitas dari Clubhouse terus meningkat. Tak heran jika banyak platform lain yang turut mengembangkan aplikasi...


Techbiz.id – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mendukung penuh rencana pemerintah yang akan mewajibkan Over-The-Top (OTT) global yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Bukti dukungan APJATEL terhadap kewajiban kerjasama OTT tersebut disampaikan Ketua Umumnya Muhammad Arif diwujudkan dengan mengirim surat ke Menko Marves, Menko Perekonomian, Menkominfo, Menkeu, Menkum HAM dan Mensesneg

- Advertisement -

“Kami menyambut baik rencana pemerintah yang mewajibkan OTT global untuk kersajama dengan penyelenggara jaringan seperti yang tertuang pada pasal 14 RPP Postelsiar. Dengan penerapan kewajiban tersebut membuktikan pemerintah konsisten menjalankan amanat UU Cipta Kerja,” terang Arif

Menurutnya, spirit utama yang diusung UU Cipta Kerja adalah menarik investasi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di Industri telekomunikasi nasional. Jika OTT global tak diwajibkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan maka tak sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja yang ingin meningkatkan investasi di sektor infrastruktur telekomunikasi.

Baca juga: OTT Wajib Kerjasama dengan Operator Telekomunikasi

Arif menjelaskan, kondisi saat ini kemampuan operator telekomunikasi di Indonesia dalam membangun infrastruktur sangat terbatas dikarenakan sumber daya yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi banyak tersita untuk memperbesar kapasitas jaringan dan Conten Delivery Network (CDN) untuk menjaga layanan OTT global agar dapat dinikmati pelanggan dengan baik. Padahal di satu sisi beberapa layanan OTT mensubstitusi layanan telekomunikasi sehingga membuat kondisi keuangan penyelenggara telekomunikasi semakin terpuruk.

Selama ini penyelenggara OTT global kerap berlindung dibalik konsep Net Neutrality. Semua pihak, termasuk Pemerintah Indonesia selalu ditakut-takuti dengan konsep tersebut. Di Amerika Serikat sendiri yang merupakan negara asal mayoritas penyelenggara OTT, Federal Communication Commission telah mencabut kebijakan Net Neutrality pada 11 Juni 2018, sedangkan Indonesia tidak pernah mengadopsi konsep tersebut.

apjatel kerjasama ott

Karena Net Neutrality tak sesuai, harusnya Pemerintah tak perlu ragu untuk mewajibkan OTT global untuk bekerjasama dengan penyelenggara jaringan di Indonesia. Bentuk kerjasama tersebut bisa melalui sewa jaringan, sewa kapasitas atau investasi langsung. Dengan kerjasama OTT global dengan penyelenggara jaringan, Arif optimis dapat memberikan harapan baru untuk akselerasi dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia.

“Saat ini penggelaran infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum merata. Pemerintah masih membutuhkan bantuan dari pelaku usaha untuk dapat menggelar infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan OTT global nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi penggembangan infrastruktur telekomunikasi nasional. Tidak sekadar lewat saja di jaringan operator telekomunikasi. Tanpa memberikan benefit yang signifikan bagi perekonomian Nasional,” ungkap Arif.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari kewajiban OTT global untuk bekerjasama dengan penyelenggara jaringan di Indonesia. Dengan menyewa kapasitas dari penyelenggara jaringan, OTT global dapat meningkatkan kualitas layanan yang akan diberikannya kepada masyarakat Indonesia.

Keuntungan lainnya adalah jika server OTT global tersebut ada di Indonesia, Pemerintah berpotensi menggurangi current account deficit. Sebab selama ini belanja bandwith internasional penyelenggara jaringan Indonesia cukup besar dan itu dibayar dengan mata uang dollar Amerika.

Manfaat lainnya yang dapat dipetik Pemerintah dengan kewajiban kerjasama OTT global dengan penyelenggara jaringan adalah mempermudah Pemerintah untuk menarik PPh atau pajak transkasi OTT. Sehingga RPP Postelsiar ini juga memperkuat Perpu 1/2020. Sebab selama ini pemerintah kesulitan untuk menjaring PPh dan pajak transaksi yang dilakukan oleh OTT global.

Dengan kewajiban OTT Kerjasama dengan penyelenggara jaringan nantinya Menteri Keuangan akan dengan mudah menerbitkan peraturan mengenai perpajakan seperti PPh atau pajak transaksi kepada OTT

“Sehingga kewajiban OTT global bekerjasama dengan penyelenggara jaringan ini akan menguntungkan semua pihak termasuk OTT global, masyarakat dan Pemerintah. APJATEL mengapresiasi Menko Perekonomian dan Menkominfo yang sudah sigap memberikan kontribusi positif bagi Pemerintahan Presiden Jokowi. Khususnya membantu Ibu Menkeu dalam menambal APBN,” ujar Arif.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Super Ngebut, Hasil Benchmark ROG Phone 5 Cetak Rekor Baru

Techbiz.id - Asus ROG Phone 5 diketahui akan memulai debutnya pada 10 Maret mendatang. Jelang peluncuran, hasil benchmark dari...

Artikel Terkait